BELASAN truk sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta “dilarang” melintas di Kota Bekasi, khususnya di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Rabu (17/10) siang. Truk yang akan melakukan pembuangan sampàh ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bantargebang, langsung diberhentikan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi. Alasannya, karenà Walikota Bekasi Rahmat Effendi mempertanyakan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kota Bekasi dengan Provinsi DKI Jakarta terkait TPST Bantargebang belum direalisasikan. Menurut Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi, ada beberapa kewajiban DKI sebagai mitra Kota Bekasi sekaligus pemilik lahan TPST Bantargebang yang dianggap kurang berjalan dengan baik.
“Jangan lupa bahwa ada kewajiban DKI sebagai kemitraan dan ini yang sudah nggak berjalan,” katanya. Berbeda pada saat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tahun 2016, Kota Bekasi mendapatkan dana hibah untuk pembangunan infrastruktur sekitar Rp 316 miliar. Pemberian dana ini rutin diterima selama Ahok menjabat gubernur dari Rp90 miliar, menjadi Rp 230 miliar hingga Rp 316 miliar. Dan dana ini digunakan Kota Bekasi untuk melakukan perbaikan infrastruktur yang bersentuhan dengan kepentingan DKI. Diantaranya, pembangunan jembatan Jatiwaringin, pembangunan jalan layang Rawapanjang, dan Cipendawa yang sedang dalam progres pembangunan.
Kenyataannya sekarang ialah adanya pengevaluasian terhadap kerjasama yang selama ini sudah berjalan, oleh pemimpin baru DKI, yaitu Anies Baswedan termasuk uang kompensasi bau untuk 18.000 kepala keluarga (KK) yang terkena dampak TPST Bantargebang sebesar Rp 900.000 per tiga bulan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Dedet Kusmayadi mengatakan, terkait pemberhetian beberapa truck yang keluar dari tol barat menuju Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) pangkalan 5 Bantargebang. “Kita menghentikan truk-truk ini karena telah melanggar kesepakatan, termasuk dalam penentuan jam-jamnya. Sesuai dengan kesepakatan yang tertulis ialah, pukul 21:00-05:00 WIB yaitu : Dumptruck, Arm Roll, Tronton dan Compactor dari tol barat dengan spesifikasi yang dilengkapi dengan penampungan air lindi dan tertutup. Dan yang boleh melintas dari tol barat pada siang hari cuma Compactor. Termasuk dalam kelengkapan surat-surat mobil yang tidak lengkap. Jadi kalaupun ada perihal persoalan selanjutnya, itu bukan ranah kita melainkan para Pempinan antara kota Bekasi dengan DKI, jadi kita sebagai eksekusi dilapangan aja sesuai tupoksi,” ucapnya melalui aplikasi WhatsApp Kamis (18-10-2018).
Penuturan dari beberapa awak sopir DLH DKI, sangat merasa dirugikan oleh karena tindakan ini, mengingat mereka hanya seorang pekerja dan yang harus memperjuangkan kehidupan rumah tangganya. “Kita hanya seorang sopir yang makan gaji pak, semua ini karena permasalahan pemerintahan kota Bekasi dengan pemerintahan DKI. Jadi apapun sebenarnya perihalnya, kita tidak pernah tahu seperti apa bentuk kerjasamanya. Kemauan dan harapan kita, semoga masalah ini cepat selesai agar kita bisa fokus kerja lagi,” katanya.
(rid)
0 
0
