PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bekasi akan menertibkan sejumlah bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Penertiban itu sesuai peraturan daerah (Perda) No 04 tahun 2017 tentang tata tertib administrasi dan retribusi IMB yang telah disosialisasikan sejak 10 Oktober 2017.
“Pendirian-pendirian bangunan gedung milik pribadi atau untuk perusahaan, harus tertib administrasi sesuai dengan fungsinya agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungan yang dilandaskan pada rencana tata ruang wilayah. Jadi segala bentuk bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” ujar Walikota Bekasi Rahmat Effendi seperti dikutip dari website bekasikota.go.id.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Herbert Panjaitan membenarkannya. Tapi, penertibannya dikatakan menjadi kewenangan Satpol PP selaku penegak Perda.
“IMB adalah produk pemerintah untuk memberikan kepastian hukum/legalitas bagi pemilik bangunan, dan juga sebagai fungsi pengendalian terhadap penataan kota dan penataan ruang. Dan penerbitan IMB harus berdasarkan kajian pola tata ruang dan lingkungan serta kajian kontruksi lainnya agar pemilik bangunan mengacu terhadap ketentuan yang dituangkan dalam IMB dimaksud,” kata Herbet Panjaitan melalui aplikasi WhatsApp, Kamis (25/10).
Dia menambahkan, IMB ini merupakan jasa layanan pemerintah dan salah satu sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi melalui retribusi IMB.
Sperti diketahui bersama, percepatan di bidang pembangunan adalah salah satu bagian dalam program Nawacita. Kota Bekasi salah satunya tidak mau ketinggalan, sehingga pembangunan sarana pra-sarana ada dimana-mana dengan tujuan untuk mempermudah mobilisasi.
Pihak swasta pun sibuk dengan program ini. Lahan kosong telah diisi dengan gedung. Bahkan, yang sudah ada bangunannya pun direnovasi agar tampilan gedungnya terlihat baik. Namun dengan semua perobahan ini, membuat para pemilik atau pihak pengembang mengabaikan hal-hal yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.
Hasil penelisikan Kobek, masih banyak bagunan-bangunan yang tidak dilengkapi surat izin mendirikan bangunan (SIMB) sehingga melanggar Perda. Kurangnya pemahaman dari masyarakat, atau tidak maksimalnya sosialisasi dari pemerintahan, membuat masyarakat seolah-olah tidak perduli tentang peraturan dan resiko pelanggarannya.
Seperti halnya pembangunan Naga Swalayan Jatiasih, pembangunan/perubahan fungsi gedung CFC ke Bakso Bujangan yang sedang proses pembangunan di lampu merah Komsen Jatiasih. Kemudian, pembangunan penampungan air di belakang RS Hermina di Jalan Kemakmuran No.39, Marga Jaya, Bekasi Selatan. Beberapa bangunan tersebut diduga tidak memiliki IMB, namun tidak ada tindakan tegas dari Pemkot Bekasi.(res/rid)
0 
0
