-Aneh, Sudah Dipenjara, Malah Dapat Promosi Jabatan
-Lakukan Upaya Hukum Agar Lolos dari Jeratan PP 53/2010
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta para koruptor yang masih aktif berstatus pegawai negeri sipil (PNS) segera dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat. Ironisnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih saja memberdayakan pejabat yang sudah terbukti korupsi. Ada apa?
Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Pemkot Bekasi Herry Suparjan merupakan salah satu pejabat yang sudah menjalani hukuman dua tahun penjara karena terbukti korupsi. Atas permintaan KPK tersebut, dia pun hanya bisa pasrah. Herry mengaku sudah mengetahui soal 2.357 koruptor yang masih berstatus PNS segera diberhentikan secara tidak hormat, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.
“Saya sudah tahu soal itu. Sudah banyak yang kirim beritanya ke saya. Tapi saya pasrah saja kalau harus diberhentikan. Mungkin itulah jalan hidup saya,” kata Herry Suparjan kepada Koran Bekasi, Rabu (31/10).
Menurut dia, beberapa pejabat daerah lain yang berstatus koruptor, masih melakukan upaya hukum terkait pemberlakuan peraturan tersebut. Dia berharap gugatan itu dikabulkan agar para koruptor yang sudah menjalani hukuman tetap bisa mengabdi sebagai PNS hingga masa pensiun.
Seperti diketahui, Herry Suparjan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena berperan sebagai pengantar uang suap kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat (BPK Jabar) pada 2010. Saat itu dia menjabat kepala bidang (Kabid) Aset dan Akuntansi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kota Bekasi.
Herry Suparjan dinyatakan terbukti bersalah mengantar uang suap kepada pegawai BPK Jabar dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh majelis hakim tindak pidana korupsi (tipikor).
Uang suap itu diberikan dengan maksud agar Pemkot Bekasi memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Jabar. Perbuatan itu dilakukan Herry Suparjan bersama mantan Kepala Inspektorat Koa Bekasi Herry Lukmantohari dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi. Baik Lukmantohari maupun Tjandra Utama sudah pensiun sebagai PNS beberapa tahun lalu.
Terhadap hukuman yang dijatuhkan hakim, Herry Suparjan tidak melakukan upaya hukum banding atau kasasi. Tapi, setelah menjalani masa hukuman dua tahun penjara, Herry Suparjan malah mendapat promosi jabatan menjadi Kabag TU di Pemkot Bekasi.
Beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi telah menjalani hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Diantaranya, Teddy Kosasih yang saat ini menjabat Kepala Seksi di bidang Aset BPKAD Kota Bekasi. Setelah menjalani hukuman satu tahun penjara karena kasus korupsi dana kompensasi TPA Bantargebang, Teddy tetap diberikan kepercayaan menduduki jabatan.
Teddy sendiri mengaku tengah mengurus surat-surat pensiunnya. “Besok saya sudah pensiun, gak ada masalah soal itu,” jelasnya.
Berbeda dengan Mita, mantan kepala seksi di Satpol PP. Setelah menjalani hukuman satu tahun enam bulan penjara, dia saat ini hanya menjadi staf biasa di Pemkot Bekasi.
Terkait masalah ini, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap agar 2.357 koruptor berstatus PNS segera diberhentikan. Menurut dia, pejabat yang terbukti korupsi bisa dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Hal itu disampaikan Agus menyikapi data yang diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK pada minggu pertama September lalu.
Data BKN menunjukkan, sebanyak 2.357 koruptor masih berstatus PNS. Padahal, perkara mereka sudah berkekuatan hukum tetap. Data tersebut diperoleh BKN dari penelusuran di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.
Sementara itu, sebanyak 317 koruptor lainnya sudah diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS setelah perkara mereka berkekuatan hukum tetap. Agus berjanji, pihaknya akan segera memberi data putusan pengadilan terhadap para PNS tersebut. Hal itu untuk memudahkan instansi terkait segera memberhentikan mereka.
“Apa yang tercantum dalam amar putusan itu harus dilaksanakan. Ada yang tidak tercantum, dipecat itu tidak tercantum. Diberhentikan tidak hormat itu tidak tercantum. Tapi di undang-undang yang lain kan ngomong, orang yang seperti ini harus diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Agus.
Dia menilai, masalah ini membuat tidak adanya efek jera. Selain itu, ada kelalaian administratif dan pelanggaran undang-undang yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. “Kondisi ini menunjukkan tidak optimalnya pemberantasan korupsi karena upaya penegakan hukum yang sudah berjalan menjadi tidak menimbulkan efek jera,” kata Agus. (gar)
0 
0
