KARTU Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sudah ‘tidak sakti’ lagi. Pasalnya, calon pasien tidak dilayani berobat di rumah sakit swasta tanpa ada surat rujukan dari pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas). Apakah hal ini sebuah pertanda bahwa Pemkot Bekasi mengalami defisit anggaran?.
Demi alasan efisiensi dan efektivitas, KS-NIK yang selama ini bisa digunakan langsung di rumah sakit swasta tanpa melalui proses rujukan, kini tak bisa lagi. Pemkot Bekasi sudah memberlakukan prosedur baru terkait penggunaannya terhitung mulai 1 November 2018.
“Kecuali kondisi kegawatdaruratan, pasien KS-NIK harus mendapat rujukan dari Puskesmas lebih dahulu. Kemudian,
Puskesmas pun terlebih dulu merujuk ke rumah sakit tipe D lalu RSUD Kota Bekasi. Jika fasilitas tidak memadai, baru rujukan diarahkan ke RS swasta,” kata Walikota Bekasi Rahmat Effendi.
Walikota yang akrab disapa Pepen mengatakan, penetapan prosedur baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap satu tahun berlakunya KS-NIK.
Hal yang melatarbelakangi diberlakukannya perubahan prosedur ialah sistem pemanfaatan KS-NIK yang tidak efisien dan efektif.
Pepen menyebutkan beberapa temuan, semisal pasien batuk, pilek, pusing, diare, dan penyakit ringan lainnya langsung mendatangi RS swasta dan menginginkan konsultasi langsung dengan dokter spesial.
“Padahal kalau hanya sakit seperti itu, cukup ke Puskesmas saja. Dokter Puskesmas juga sanggup menanganinya,” kata Pepen.
Selain itu, kata dia, pasien pemegang KS-NIK juga kebanyakan enggan berobat ke RSUD Kota Bekasi karena beranggapan layanananya kelas tiga, sehingga langsung datang ke RS swasta.
“Kalau segala macam penyakit maunya diobati di RS swasta, berarti sistemnya tidak jalan. Sistemnya ini yang kami coba perbaiki, supaya penanganan kegawatdaruratan tetap jalan, yang sakit-sakit ringan juga tetap tertangani,” katanya.
Meski menyebutkan bahwa perubahan prosedur dilatarbelakangi maksud untuk efisiensi, Pepen mengelak menyebut dana alokasi untuk pembiayaan KS-NIK membengkak.
“Ini bukan soal biaya yang bengkak, tapi sistem. Kalau soal bengkak, jaminan kesehatan nasional saja itu luar biasa,” jelasnya.
Hingga Oktober 2018, alokasi dana KS-NIK yang dianggarkan pada APBD 2018 sebesar Rp 200 miliar, telah terpakai.
“Sudah lebih dari Rp 200 miliar yang terpakai. Namun tahun depan mudah-mudahan tidak sebesar itu karena sistemnya sudah diperbaiki, sehingga pola rujukan berjalan,” katanya.
Berdasarkan data, dari 740 ribuan kepala keluarga di Kota Bekasi, sebanyak 590 ribu diantaranya telah memiliki KS-NIK.
Pepen menegaskan, meski telah diberlakukannya prosedur baru, RS swasta tidak diperkenankan menolak pasien yang datang dengan berbekal KS-NIK.
“Selama prosedur rujukannya sudah dijalani dengan benar, fasilitasnya tersedia, apalagi kalau datang dengan kondisi gawat, maka wajib ditangani dan jangan meminta uang jaminan,” pungkasnya.
Hal yang sama juga dikatakan Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi Sajekti Rubiah dalam siaran pers yang diterima Koran Bekasi, Jumat (2/11). Menurut dia, mulai Kamis (1/11) Pemkot Bekasi telah mengubah prosedur pelayanan program berobat gratis menggunakan KS-NIK agar lebih tertib dan terukur.
“Tidak ada yang berubah dari hal pelayanan maupun pengobatan dengan menggunakan KS dari yang selama ini berjalan,” kata Sajekti.
Upaya penertiban bagi pemanfaat layanan berobat gratis, kata dia, terjadi pada tahapan pengobatan sehingga mutu pelayanan dari pihak medis bisa tepat, efektif dan efisien.
Upaya Pemkot Bekasi dalam menertibkan prilaku pengguna KS-NIK ini didasari atas kenyataan bahwa penanganan penyakit kerap kali tidak dilakukan oleh tim dokter yang tepat.
Hasil evakuasi terhadap para pengguna KS-NIK dalam kurun setahun terakhir mengungkap bahwa masyarakat dengan gangguan kesehatan ringan, kerap memanfaatkan layanan gawat darurat bahkan jasa dokter spesialis dari sebuah rumah sakit ternama.
Situasi itu dimanfaatkan pengguna KS-NIK agar lebih memperoleh jaminan kesembuhan bila berobat di rumah sakit ternama dengan melibatkan tim medis spesialis.
Sementara, jenis penyakit ringan seperti flu, demam, diare dan lainnya mampu ditangani secara maksimal oleh dokter Puskesmas maupun klinik yang tersedia.
“Banyak pengguna KS-NIK tidak efisien dalam pengunaannya,” kata Sajekti. (*/gar)
0 
0
