WALIKOTA Bekasi Rahmat Effendi menerima penghargaan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) terbaik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafrudin Msi. Pemberian penghargaan berlangsung di Raffelsia Grand Ballroom Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (27/11).
Penghargaan itu diterima berdasarkan surat Kemanpan RB pasal 7 ayat 3c terkait Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan, Peraturan Menpan RB Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik tertentu kepada pemerintah daerah terpilih, dari hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Hasil evaluasi dan penilaian Tim Menpan RB terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik 2018, layak mendapat penghargaan.
Dalam acara pemberian piagam penghargaan, turut diundang masing-masing kepala dinas sebagai penyelenggara pelayanan publik di setiap instansi, seperti Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, Lintong Dianto P, Direktur RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid, Kusnanto Saidi dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi, Ali Sofyan untuk mendampingi Walikota Bekasi.
Dari 34 Provinsi dan 208 Kabupaten/Kota, Kota Bekasi melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi berhasil menerima penghargaan hasil evaluasi penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori (A-) sangat baik. Penghargaan langsung diserahkan Syarifudin, Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia.
Usai menerima penghargaan, Walikota Bekasi Rahmat Effendi memaparkan bahwa perolehan tersebut adalah hasil kerja Pemerintah Kota Bekasi yang juga mendapat dukungan dari masyarakat dengan pelayanannya. Dia berharap, hasil tersebut jangan sampai membuat tinggi diri, harus menjadi acuan lagi untuk merubah lagi lebih baik baik baik lagi.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja Pemerintah Kota Bekasi yang mendapat dukungan dari masyarakat. Juga hasil kerja dan koordinasi dengan Polres Metro Bekasi yang meluncurkan pelayanan selama 24 jam untuk proses pembuatan SIM di Mall Pelayanan Publik,” kata walikota yang akrab disapa Pepen.
Sebenarnya, kata Pepen, pelayanan tersebut dibangun di tiap-tiap kecamatan semua untuk warga Kota Bekasi dalam kepengurusan kebutuhan pelayanan dengan jarak terdekat, sehingga tidak lagi harus ke kantor dinas-dinas yang penuh sesak karena mengantri.
Pepen mengatakan, saat ini telah diterapkan proses pencetakan E-KTP, KK, akte lahir yang terkait pelayanan kependudukan telah siap di kecamatan masing-masing sesuai domisili. Bahkan, proses perizinan, PBB dan BPHTB yang di kelola Badan Pendapatan Daerah akan ditempatkan juga di kecamatan.
Untuk kepengurusan pelayanan kependudukan, kata Pepen, telah disiapkan di 2 Mall Pelayanan Publik yakni Bekasi Junction eks Pasar Proyek dan Plaza Pondok Gede yang bisa mengurus kebutuhan masyarakat yang disertai Pelayanan dari Polres Metro Bekasi untuk pelayanan SIM dan lainnya.
“Mall Pelayanan Publik juga akan siap di launching di Plaza Cibubur khusus domisili di Kecamatan Jatisampurna dan sekitarnya,” katanya.
Walikota juga mengapresiasikan semua untuk warga Kota Bekasi bisa membuat pelayanan dengan jarak terdekat, tidak harus mengantri ke dinas dan jauh-jauh, cukup di kecamatan saja.
Target kedepan, katanya, peraihan penghargaan ini juga akan disematkan bagi RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tapi, tahun ini baru DPMPTSP Kota Bekasi yang mendapat penghargaan pelayanan publik.(hms/gar)
0 
0
