WALIKOTA Bekasi Rahmat Effendi meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, tidak percaya berita bohong alias hoax. Permintaan itu disampaikan saat memberikan pengarahan pada upacara HUT Korpri ke-47, sekaligus untuk menepis isu pemberhentian sejumlah TKK, Kamis (29/11).
Usai upacara, Rahmat Effendi memerintahkan seluruh ASN dan TKK, termasuk para kepala dinas ikut serta mendengarkan pengarahan. Dia didampingi Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto dan Pj Sekda Widodo Indrijantoro. Para ASN dan TKK duduk di tengah lapangan untuk mendengarkan arahan dari walikota yang akrab disapa Pepen.
Dalam arahannya, Pepen menegaskan isu-isu pemberhentian pegawai baik dari ASN maupun TKK secara sepihak itu tidak benar alias hoax. Menurut dia, yang bisa memberhentikan pegawai adalah walikota dan diurus juga oleh BKPPD Kota Bekasi yang juga sinergitas dari wakil walikota dan Pj Sekda.
“Namun jika memang mereka tidak patuh dengan peraturan yang telah dibuat, mereka harus terima konsekuensinya untuk pelanggaran. Jangankan TKK, ASN pun bisa ditindak tegas dan diberhentikan keluar dari pemerintahan,” kata Pepen.
Untuk itu, dia meminta agar para pegawai tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang ada. Cari informasi yang benar dan akurat. Semua pelanggaran aturan diserahkan ke BKPPD. Tapi, jika memang terjadi pelanggaran, katanya, TKK dan ASN bisa diberhentikan.
Pepen juga menegaskan agar semua pegawai melayani masyarakat dengan sepenuh hati, tanggung jawab dan disiplin sesuai ketentuan. Seperti contoh petugas pelayanan, harus datang lebih awal sesuai ketentuan dan peraturan jam kerja, harus datang tepat waktu.
“Pelayanan di kecamatan kini sudah ditambah jam kerjanya untuk proses pelayanan. Jadi, para pegawai harus melaksanakannya dengab penuh tanggung jawab sampai tuntas dan cepat, jangan malah diperlambat,” tegas Pepen.
Pada senin lalu, Walikota telah memanggil para pemangku jabatan esselon II dan III yang tidak turut serta dalam apel. Permasalah ini pun telah disampaikan kepada kepala BKPPD untuk evaluasi dan teguran secara lisan maupun tulisan. Hal itu bertujuan agar tingkat disiplin pegawai ASN maupun Non PNS lebih meningkat dan bertanggung jawab.
“Setidaknya patuhi peraturan yang telah dibuat. Sehingga tidak akan ada pemberhentian terhadap pegawai ASN dan TKK jika semua ikut dalam peraturan,” kata Pepen. (hms/gar)
9
0 
0
