KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana untuk revisi peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan proyek Meikarta. Menurut KPK, ada indikasi permintaan untuk mengubah perda demi proyek Meikarta.
“Dalam proses penyidikan ini, kami sedang menggali adanya indikasi permintaan pihak-pihak tertentu untuk mengubah aturan tata ruang Bekasi agar mempermudah perizinan proyek Meikarta,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan.
“Apakah ada atau tidak aliran dana untuk revisi Perda tentang Tata Ruang tersebut, tentu juga menjadi perhatian KPK,” sambung Febri.
KPK memang telah memeriksa anggota DPRD Bekasi terkait dengan kasus dugaan proyek suap Meikarta. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami proses pembahasan aturan soal tata ruang yang juga melibatkan DPRD Bekasi.
Selain itu, KPK menemukan dugaan penanggalan mundur terkait izin proyek Meikarta. Atas temuan itu, KPK juga mendalami dugaan pembangunan Meikarta dimulai sebelum proses perizinan tuntas.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima duit Rp 7 miliar sebagai bagian dari commitment fee tahap pertama senilai Rp 13 miliar.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (petinggi Lippo Group Billy Sindoro),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Sehari sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi Jamaludin, Rabu (5/12). Jamaludin yang telah ditetapkan sebagai tersangka, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Selain itu, KPK juga berencana memeriksa Asep Buchori, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Bidang Penyuluhan dan Pencegahan pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Asep akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati. (*/zas)
0 
0
