SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol) Kota Bekasi siap melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) calon legislatif (Caleg) yang ‘merusak’ estetika kota. Seperti spanduk, bendera, baliho dan poster yang kian marak terpasang di jalan protokol, angkutan kota, dan pohon di berbagai sudut Kota Bekasi. Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP Kota Bekasi Cecep Suherlan kepada Koran Bekasi, Jumat (18/1).
“Kami siap melakukan penertiban jika ada surat permintaan dari Bawaslu. Pasalnya, yang berwenang untuk itu adalah Bawaslu. Kami hanya membantu saja kalau diminta,” kata Cecep.
Dia juga mengakui beberapa APK tersebut sudah mulai nerusak estetika kota Bekasi. Alasannya, selain ditempel di pohon dan tembok, ada juga yang menempelkannya di kaca angkutan kota.
“Jadi, intinya penertiban APK itu bukan persoalan anggaran. Tapi, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) belum mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penertiban,” tegas Cecep.
Menurut dia, Satpol PP secara rutin sudah melaksanakan penertiban di lapangan, terutama untuk spanduk yang komersil, seperti sudah tidak layak atau merusak estetika kota.
“Jadi untuk penertiban APK, bukan kewenangan Satpol PP, tapi kewenangan Bawaslu. Satpol PP sifatnya hanya menunggu perintah,” kata Cecep.
Dia mengaku, rekomendasi Bawaslu untuk melakukan penertiban APK sejak masa kampanye dimulai, baru dua kali, dan terakhir ini yang akan dilakukan pada 24 Januari nanti.
Artinya, tandas Cecep, tidak benar jika Bawaslu mengatakan Satpol PP tidak melaksanakan rekomendasi penertiban APK di lapangan.
“Satpol PP baru mendapat surat dari Bawaslu, diminta tolong untuk melakukan penertiban APK secara serentak di seluruh kecamatan di Kota Bekasi. Hal itu sudah saya teruskan ke bawah, agar setiap kecamatan turun melakukan penertiban bersama dengan Bawaslu Kecamatan,” paparnya.
Lebih lanjut, Cecep mengatakan, Satpol PP bersama tim gabungan saat ini juga sudah melakukan penertiban APK sesuai perintah Bawaslu, khusus di kendaraan umum plat kuning seperti angkutan kota.
Cecep Suherlan mengimbau, seluruh tim dari Caleg peserta Pemilu 2019, dapat melakukan pemasangan APK sesuai aturan yang ditetapkan. Sebab, bermacam APK caleg saat ini sudah merusak estitika Kota Bekasi.
”Tetapi sekali lagi, penertiban APK bukan kewenangan Satpol PP. Tetapi, Bawaslu. Satpol hanya melakukan penertiban, jika ada surat resmi,” pungkas Cecep.
Sebelumnya, Bawaslu menuding Satpol PP Kota Bekasi enggan melakukan penertiban, meskipun sudah diminta. Petugas Satpol PP beralasan anggaran penurunan APK, belum ada.
“Kendala penertiban ada pada Satpol PP, karena Bawaslu sifatnya hanya merekomendasikan ke Satpol PP, seperti lokasi yang melanggar. Tapi, selama ini Satpol PP meskipun sudah direkomendasikan, tidak melakukan penertiban,” tegas Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail. (*/gar)