.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan alat peraga kampanye (APK) calon legislatif (caleg) yang melanggaran aturan sesuai Perda 8/2007, Kamis (24/1).
“Yang diturunkan dan ditertibkan mulai dari spanduk, flyer, baliho, hingga bendera yang dipasang di lokasi yang tidak semestinya,” ujar Zulkarnaen Alfisyahrin, salah satu Caleg Partai NasDem Provinsi Jawa Barat.
Menurut dia, Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi sudah mengeluarkan surat edaran yang mengatur lokasi pemasangan APK. Semestinya para caleg dan calon senator, maupun timses capres-cawapres sudah memahaminya.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak caleg yang menggunakan tiang listrik dan pohon untuk memasang spanduk. Akibatnya, estetika kota jadi rusak karena membuat kesan kumuh.
“Sebaiknya parpol segera mengingatkan seluruh caleg ya agar tidak menggunakan fasilitas umum untuk memasang spanduk kampanye. Jangan sampai Kota Bekasi jadi hutan spanduk yang merusak ketertiban umum,” imbuh Zulkarnain
Seperti diketahui, pemasangan alat peraga kampanye pemilu 2019 memiliki aturan main tentang lokasi pemasangannya. Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu juga sudah memberikan batasan-batasan dan aturan-aturan tertentu.
Tempat-tempat yang dilarang memasang APK ialah tempat ibadah beserta halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung sekolah).
Begitupun dengan desain dan materi bahan kampanye seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan alat tulis paling sedikit memuat visi dan misi serta program peserta pemilu.(gas)
0 
0
