Sepakat untuk menolak kehadiran para koruptor di kursi wakil rakyat terhormat, calon anggota legislatif (caleg) Zulkarnain Alfisyahrin memastikan partainya, NasDem bersih dari caleg koruptor. Dalam daftar rilis yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sama sekali tak tercantum ada caleg NasDem yang masuk dalam daftar tersebut.
“Jika Anda lihat daftar yang dikeluarkan KPU, silakan disimak bahwa tak satupun ada nama caleg dari Partai NasDem yang didaftarkan. Kami bersih dan layak dipilih jadi wakil rakyat. Artinya, hati-hati dalam memutuskan pilihan di Pileg 2019 nanti, DPP Partai NasDem jelas sangat keras dengan kadernya yang terbelit korupsi,” ujar Zulkarnain yang juga dosen di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi (IBMB) ini.
Zul—sapaan akrabnya, mengaku heran karena masih saja ada partai yang berani mengusung caleg bermasalah di Pileg 2019, terutama mereka yang pernah terjerat kasus korupsi. “Pilihan ada di masyarakat, silakan saja. Tapi, ya yang realistislah, jangan asal pilih nanti seperti beli kucing dalam karung,” tegas Zul.
Seperti diketahui, KPU merilis 49 daftar caleg eks koruptor pada Pemilu 2019 yang berasal dari 12 parpol dan caleg DPD. Dari umlah itu, selain NasDem, ada tiga parpol lainnya, yakni PKB, PSI, dan PPP yang tidak memiliki caleg eks koruptor.
“Jadi untuk DPR tidak ada (caleg eks koruptor). Dari 16 partai politik nasional, tercatat ada 12 parpol yang ada mantan terpidana, sementara empat partai lainnya tidak terdata ada mantan terpidana, baik DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (30/1).
Sementara itu, komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan dipublikasikannya daftar caleg eks napi korupsi bukan bermaksud membuat daftar hitam. Pilihan terhadap caleg tetap berada di tangan pemilih.
Soal caleg eks napi kasus lain, KPU disebut Ilham masih melakukan klarifikasi. “Kita akan coba klarifikasi lagi apakah kemudian partai-partai yang mencalonkan karena sebagian memang sudah dicabut. Tapi tentu saja kita akan coba terus mengklarifikasi dan kita akan kumpulkan data ini. Jika nanti ada, akan kita sampaikan,” ujar Ilham.”Sekali lagi kami tidak akan membuat semacam blacklist, tidak sama sekali. Kami hanya informasikan kepada masyarakat bahwa ini lho calon-calon yang terpilih. Ada juga calon yang mantan napi koruptor. Keputusannya kita serahkan ke masyarakat,” jelas Ilham.
Berikut Daftar 49 Caleg Mantan Terpidana Korupsi yang Dirilis KPU
Partai Golkar
- Hamid Usman. Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara. Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 1.
- Desy Yusnandi. Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 6, nomor urut 4.
- H Agus Mulyadi. Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 9, nomor urut 5.
- Petrus Nauw. Caleg DPRD Provinsi Papua Barat. Dapil Papua Barat 2, nomor urut 12.
- Heri Baelanu. Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 1, nomor urut 9.
- Dede Widarso. Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 5, nomor urut 8.
- Saiful T.Lami. Caleg DPRD Kabupaten Tojo Una Una. Dapil Tojo Una Una 1, nomor urut 12.
- Edy Muldison. Caleg Kabupaten Blitar. Dapil Blitar 4, nomor urut 1.
Partai Gerindra1. Moh Taufik. Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dapil DKI 3, nomor 1.
- Herry Jones Johny Kereh. Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dapil Sulawesi Utara 1, nomor 2.
- Husen Kausaha. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Maluku Utara 4, nomor 2.
- Ferizal. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1, nomor 4
- Mirhammuddin. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 2, nomor 1.
- Hi.Al Hajar Syahyan. Caleg DPRD Kabupaten Tanggamus. Dapil Tanggamus 4, nomor 1.
Partai Berkarya
- Mieke L Nangka. DPRD Provinsi Sulawesi Utara 2 Nomor 4.
- Arief Armain. DPRD Provinsi Maluku Utara 4 nomor 1.
- Yohanes Marinus Kota. DPRD Kabupaten Ende 1 nomor 1.
- Andi Muttarmar Mattotorang. DPRD Kabupaten Bulukumba 3 nomor 9.
Partai Hanura
- Welhemus Tahalele. DPRD Provinsi Maluku Utara 3, nomor 2.
- Mudasir. DPRD Provinsi Jawa Tengah 4 nomor 1.
- Akhmad Ibrahim. DPRD Provinsi Maluku Utara 3 nomor 5.
- YHM Warsit. DPRD Kabupaten Blora 3 nomor 1.
- Moh. Nur Hasan. DPRD Kabupaten Rembang 4 nomor 1.
Partai Demokrat
- Jones Khan. DPRD Kota Pagar Alam 3 nomor 1
- Jhony Husban. DPRD Kota Cilegon 1, nomor 4
- Syamsudin. DPRD Kabupaten Lombok Tengah 5, nomor 6.
- Darmawati Dareho. DPRD Kota Manado 4, nomor 1.
PDI Perjuangan
- Abner Reinal Jitmau. DPRD Prov Papua Barat 2, nomor 12.
Partai Keadilan Sejahtera
- Maksum DG Mannassa. DPRD Kabupaten Mamuju 2, nomor 2.
Partai Bulan Bintang
- Nasrullah Hamka. DPRD Provinsi Jambi 1, nomor 10.
Partai Garuda
- Ariston Moho. Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1 nomor 3.
- Yulius Dakhi. Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1 nomor 1.
Partai Perindo
- Smuel Buntuang. Caleg DPRD Provinsi Gorontalo. Dapil Gorontalo 6 nomor 1.
- Zulfikri. DPRD Kota Pagar Alam 2. Dapil Kota Pagar Alam nomor 1.
PKPI
- Joni Kornelius Tondok. Caleg DPRD Kabupaten Toraja Utara. Dapil Toraja Utara 4 nomor 1.
- Mathius Tungka. Caleg DPRD Kabupaten Poso. Dapil Poso 3 nomor 2.
PAN
- Abdul Fattah. DPRD Provinsi Jambi. Dapil Jambi 2 nomor 1.
- Masri. DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1 nomor 2.
- Muhammad Afrizal. DPRD Kabupaten Lingga. Dapil Lingga 3 nomor 1.
- Bahri Syamsu Arief. DPRD Kota Cilegon. Dapil Kota Cilegon 2 nomor 1.
DPD:
- DPD Provinsi Aceh, Abdullah Puteh Nomor 21
- DPD Provinsi Sumatera Utara, Abdillah Nomor 39
- DPD Provinsi Bangka Belitung, Hamzah Nomor 35
- DPD Provinsi Sumatera Selatan, Lucianty Nomor 41
- DPD Kalimantan Tengah, Ririn Rosyana Nomor 41
- DPD Sulawesi Tenggara, La Ode Bariun Nomor 68
- DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Masyhur Masie Abunawas Nomor 69
- DPD Provinsi Sulawesi Tenggara A Yani Muluk Nomor 67
- DPD Provinsi Sulawesi Utara Syachrial Kui Damapolii Nomor 40
(*/zas)























