Di era keterbukaan sekarang ini, banyak faktor agar bisa menyakinkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) yang bukan hanya soal kandidat, melainkan juga ada pesan moral yang disampaikan partai politik melalui integritas para calegnya. Partai Nasional Demokrat (NasDem) pastinya punya restorasi Indonesia dan antimahar. Dan sudah menjadi komitmen untuk memberantas korupsi di Tanah Air.
“Partai NasDem punya restorasi Indonesia dan antimahar. Ini menjadi komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, seharusnya partai politik dapat menjadi saringan pertama integritas seorang caleg untuk tidak diartikan sempit sebatas memenuhi kuota dan perolehan kursi di parlemen, tetapi juga ada target yang harus diperjuangkan yakni memberantas korupsi di seluruh pelosok negeri,” ujar politisi Partai NasDem Zulkarnain Alfisyahrin.
Karenanya, Zul—sapaan akrabnya, menyayangkan masih adanya partai politik yang ‘kekeuh’ mencalonkan eks narapidana korupsi ke dalam daftar caleg. Padahal, semua jabatan puncak demokrasi berawal dari partai politik seperti kepala negara, kepala daerah, bahkan wakil rakyat yang semestinya berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dari parlemen.
“Dengan diumumkannya daftar caleg yang terindikasi korupsi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), menunjukkan bahwa partai politik tidak punya itikad baik untuk bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Kalau Partai NasDem, alhamdulillah tak satu pun calegnya yang terlibat dalam kasus korupsi, ‘zero corruptor’,” tegasnya.
Wartawan senior yang pernah 10 tahun menjadi reporter di Media Indonesia ini mengaku bangga atas kebijakan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh yang tidak mengirimkan bekas narapidana korupsi ke dalam daftar caleg di pesta demokrasi 2019 ini.
“Ini bukti ada ‘nawaitu’ atau niat baik dari Partai NasDem untuk menumpas praktik korupsi di Tanah Air,” tegasnya sembari berharap agar di 2019 kursi wakil rakyat, baik di Senayan, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten se-Indonesia, tidak diisi oleh kandidat-kandidat terpilih dari partai yang sudah punya track record mantan koruptor.
“Masih banyak anak bangsa yang berintegritas, tentukan di 17 April nanti, jangan salah dalam memilih wakil rakyat. Mari sama-sama kita memberantas korupsi yang sudah berurat berakar di negeri tercinta ini,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPUmerilis daftar nama 49 caleg eks koruptor pada Pemilu 2019 yang berasal dari 12 parpol dan caleg DPD. Dari jumlah itu, selain NasDem, ada tiga parpol lainnya yakni PKB, PSI, dan PPP yang tidak memiliki caleg eks koruptor.
“Jadi untuk DPR tidak ada (caleg eks koruptor). Dari 16 partai politik nasional, tercatat ada 12 parpol yang ada mantan terpidana, sementara empat partai lainnya tidak terdata ada mantan terpidana, baik DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (30/1).
Adapun nama-nama caleg eks koruptor tersebut yakni; Partai Golkar; Hamid, Desy Yusnandi, H Agus Mulyadi, Petrus Nauw, Heri Baelanu, Dede Widarso, Saiful T Lami, Edy Muldison, Partai Gerindra; Moh Taufik, Herry Jones Johny Kereh, Husen Kausaha, Ferizal, Mirhammuddin, Hi Al Hajar Syahyan, Partai Berkarya; Mieke L Nangka, Arief Armain, Yohanes Marinus, Andi Muttarmar Mattotorang, Partai Hanura; Welhemus Tahalele, Mudasir, Akhmad Ibrahim, YHM Warsit, Moh Nur Hasan, Partai Demokrat; Jones Khan, Jhony Husban, Syamsudin, Darmawati Dareho, PDI Perjuangan; Abner Reinal Jitmau, Partai Keadilan Sejahtera; Maksum DG Mannassa, Partai Bulan Bintang: Nasrullah Hamka, Partai Garuda: Ariston Moho, Yulius Dakhi, Partai Perindo: Smuel Buntuang, Zulfikri, PKPI: Joni Kornelius Tondok, Mathius Tungka, PAN; Abdul Fattah, Masri, Muhammad Afrizal, Bahri Syamsu Arief, DPD: Abdullah Puteh, Abdillah, Hamzah, Lucianty, Ririn Rosyana, La Ode Bariun, Masyhur Masie, A Yani Muluk, Syachrial Kui Damapolii. (jim)