0 
0
Oleh Zulkarnain Alregar
SENIN pagi, 13 Mei lalu, tiba-tiba rekan satu bidang liputan olahraga saat jadi wartawan di Ibukota, Yon Moeis, menghubungi saya via handphone. Dia bilang; “Zul, sampaikan salam saya sama Pemerintah Kota Bekasi dan Bang Pepen (Walikota Bekasi Rahmat Effendi). Berkat Kartu Sehat (KS) berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan), cucu saya lahir selamat di RSUD Kota Bekasi pada 10 Mei lalu.
Sekarang sudah pulang ke rumah dan sehat tanpa harus keluar satu rupiah pun. Pelayanannya juga cukup bagus Zul.”
Kalimat-kalimat ucapan terimakasih seperti ini, bukan kali pertama saya dengar. Jauh sebelumnya, di awal-awal penerapan berlakunya KS-NIK, saya acapkali mendapatkan ucapan terimakasih bernada tak jauh beda dengan apa yang disampaikan Yon Moeis tadi.
Warga yang sudah merasakan penggunaan KS-NIK, menilai, ini merupakan program peduli rakyat yang paling jitu dari Rahmat Effendi. Rakyat tak peduli, apakah pelaksanaan program ini berdampak buruk atau tidak terkait membengkaknya anggaran. Bagi rakyat dan seluruh masyarakat Kota Bekasi, yang penting mereka bisa mendapatkan pelayanan berobat gratis lewat KS-NIK.
Namun, apa lacur, Panitia Khusus (Pansus) 31 DPRD Kota Bekasi meminta Pemkot Bekasi agar KS-NIK segera diintegrasikan dengan jaminan kesehatan nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Saya jadi aneh nih, yang minta itu para wakil rakyat yang semestinya bertugas membela masyarakat Kota Bekasi secara keseluruhan.
Ini kok malah tidak, ada apa ya? Malah minta diintegrasikan dengan BPJS yang manajemennya hingga kini masih carut marut. Kepikir gak sih nih para wakil rakyat yang dipilih ke singgasana DPRD sana atas suara rakyat, bahwa akan ada uang yang jauh lebih besar yang akan dikeluarkan lewat APBD Kota Bekasi kelak jika diintegrasikan ke BPJS.
Bukankah, lewat BPJS, sakit atau tidak sakit, berobat atau tidak berobat, kita masyarakat atau Pemkot harus tetap bayar? Akan jauh lebih efisien jika dengan KS-NIK, karena hanya akan dikeluarkan anggaran sebanyak jumlah warga yang berobat ke rumah sakit.
Saya atas nama masyarakat Kota Bekasi kali ini harus menyatakan kekecewaan yang mendalam terhadap para wakil rakyat, khususnya semua tim Pansus 31 DPRD Kota Bekasi. Dalih kalau KS-NIK terintegrasi dengan BPJS maka akan membuat kemudahan bagi para masyarakat pengguna, dari mana dasarnya? Apakah Anda sudah pernah menggunakan BPJS? Atau jangan-jangan Anda sendiri belum tahu betul apa dan bagaimana BPJS?
Atau pertanyaan saya; Anda pernah lakukan sidak ke sejumlah RS yang ada di Kota Bekasi, bagaimana pengguna BPJS ditolak karena klaim sudah berbulan-bulan belum dibayarkan ke RS tersebut? Saya sudah lho bung dewan. Nah, kok sekarang malah ente-ente orang mau mengintegrasikan KS-NIK ke BPJS.
Soal KS-NIK selalu dituding sebagai biang kerok membengkaknya anggaran, itu urusan lain. Anda di legislasi harusnya yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, bukan malah merekomendasikan untuk diintegrasikan. Saya lebih memilih dan mengatakan elegan jika rekomendasi yang diberikan adalah pembenahan di semua lini terkait penerapan KS-NIK dengan tujuan efisiensi anggaran.
Misalnya, KS-NIK hanya bisa digunakan di RSUD atau Puskesmas dan tak perlu ada kerjasama dengan RS swasta, kecuali dalam keadaan darurat. Atau, KS-NIK hanya untuk kalangan menengah ke bawah.
Betul enggak Pak Dewan???***
