0 
0
DEWAN Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Care (DPP LSM ICC) James, melaporkan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi Slamet Supriadi ke Direktorat Kriminal Khusus (Dirkimsus) Polda Metro Jaya. Slamet dilaporkan sebagai pengguna barang dan jasa terkait dengan dugaan penyelewengan beberapa item (bagian) proyek lanjutan Overpass Tegal Gede.
Selain Supriadi, James juga melaporkan Direktur Utama PT Bona Jati Mutiara Ir Japinal Sagala sebagai penyedia barang dan jasa. Laporan tersebut tertuang dalam Nomor: 038/Lap/DPP-ICC/IV/19 tanggal 15 April 2019.
Isinya membeberkan proyek APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 ini diduga kuat beberapa item pekerjaan tak dikerjakan. Antara lain, bangunan atas, deck drain sebanyak 194 unit, saluran dan trotoar, U-Ditch Beton pra cetak 80 x 80 x 120cm sepanjang 334 meter, lampu penerangan jalan umum sebanyak 28 buah, selain finiship paraped yang amburadul.
“Patut diduga terjadi perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara dalam proyek ini,” ujar James kepada Koran Bekasi.
Menindaklanjuti laporan LSM ICC, penyidik dari Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya telah turun ke Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jumat (17/5) sekitar pukul 10.00. Pantauan Koran Bekasi, penyidik tampak menuju ruang kerja Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Iman Nugraha ST Msi.
Proyek dengan penawaran harga Rp19.553.480.000 tersebut, menurut James, selain kental dengan dugaan penyelewengan juga sangat berdampak buruk terhadap pengguna jembatan. Misalnya, air hujan yang turun mengalir dari lubang jembatan langsung jatuh ke tanah mengakibatkan jembatan jorok serta terkena kepada orang yang melintas di bawah jembatan.
Hal ini terjadi akibat aliran tidak melalui deck drain. Jembatan juga gelap gulita pada malam hari, lantaran tidak dikerjakan pekerjaan lampu penerangan jalan. “Sepertinya pihak Dinas PUPR main-main dengan anggaran yang dananya ditarik dari pajak masyarakat Kabupaten Bekasi,” sesal James.
Dia juga menyesalkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bekasi yang meloloskan dan menetapkan PT Bona Jati Mutiara sebagai pemenang proyek tersebut. Menurutnya, sebelumnya LSM ICC telah menyampaikan surat kepada ULP Kabupaten Bekasi agar PT Bona Jati Mutiara dibatalkan sebagai pemenang terder. Pasalnya, saat mengikuti proses lelang, PT Bona Jati Mutiara diduga kuat menggunakan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) palsu alias bodong.
“Dugaan tersebut telah kami laporkan dan sampai saat ini masih diproses Tipikor Krimsus Polres Metro Bekasi,” ucap James.
LSM ICC juga menyoroti kinerja Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, karena sesungguhnya proyek tersebut merupakan salah satu proyek yang dikawal TP4D Kejari.
“Bila Kejari melaksanakan tugas dan fungsinya dalam monitoring dan evaluasi proyek secara tegas dan profesional, tentunya penyelewengan tidak terjadi dan secara estetika akan rapi,” kritik James.
Selain itu, juga mempertanyakan biaya operasional TP4D Kejari untuk mengawal proyek ini, apakah dari APBN atau APBD? “Tidak ada pengawalan yang gratis,” sindir James. (pir)
