0 
0
KISRUH penerimaan siswa baru lewat jalur prestasi (japres), tuntas. Walikota Bekasi Rahmat Effendi meminta Kepwal yang dia sudah tandatangan, segera diubah. Pasalnya, penerimaan japres untuk tingkat SMP, tak memenuhi harapan masyarakat Kota Bekasi secara keseluruhan, terutama insan olahraga.
Kebijakan itu diambil setelah Walikota memanggil sejumlah pengurus KONI Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi di ruang walikota, Selasa (18/6).
“Ini bukan soal berapa banyak yang mau diterima, melainkan adanya kesalahan dalam kebijakan di mana atlet berprestasi yang sudah direkomendasi KONI Kota Bekasi malah ditolak tim verifikasi dari Disdik Kota Bekasi. Hari ini juga saya minta diubah. Saya tunggu hingga pukul 16.00,” tegas Walikota.
Sebelumnya, Ketua KONI Kota Bekasi Abdul Rosyad Irwan melaporkan kepada Walikota atas banyaknya keluhan dari siswa berprestasi yang ditolak tim verifikasi Disdik lewat japres yang sudah mendapat rekomendasi KONI Kota Bekasi.
Salah satu anggota tim verifikasi Disdik sendiri di bawah bidang pengendali Krisman yang saat rapat mendadak pergi dan kembali setelah dipanggil Walikota.
Menariknya, tim verifikasi hanya menerima atlet lewat japres yang diakui Disdik Kota Bekasi dalam bentuk festival yang sama sekali tak punya nilai prestasi. Oleh Kabid Kesejahteraan Pelaku Olahraga (KPO) KONI Kota Bekasi Zulkarnain Alregar, pembentukan tim verifikasi Disdik hanya akal-akalan semata.
Apalagi, atlet dan orangtua menyebut, yang lolos verifikasi hanya festival yang diakui Disdik Kota Bekasi. Bahkan, informasi yang didapat Zulkarnain, salah satu anggota tim verifikasi sudah sempat memberi masukan soal tak layaknya ketentuan hanya festival yang diakui Disdik yang mendapat rekomendasi, namun ditolak anggota tim verifikasi lainnya.
“Ironis kan, ada salah satu pengurus cabang olahraga di tim verifikasi yang juga Kabid Perencanaan dan Program, seharusnya dia tahu bahwa otoritas tertinggi di olahraga itu hanya KONI, kok malah bikin ketentuan lain. Ada apa ini? Bukankah kegiatan festival seperti senam kesegaran jasmani itu tak ada nilai prestasinya, kok malah itu yang lolos verifikasi. Parahnya lagi, rekomendasi Ketua KONI Kota Bekasi malah ditolak, ngaco ah,” tandas Zulkarnain.
Di sisi lain, Kabid Perencanaan dan Program Disdik Kota Bekasi Krisman yang disebut-sebut sebagai salah satu anggota tim verifikasi yang ngotot dengan aturan sesuai ketentuan Disdik, membantah dirinya yang bertanggungjawab akan hal itu.
“Bagaimana pun semuanya ya tanggung jawab Kadisdik, bukan saya,” sanggahnya.
Padahal, dalam susunan kepanitian PPDB TK, SD, dan SMP di butir B disebutkan soal tugas dan tanggung jawab panitia, di mana Kabid Perencanaan dan Program bertanggung jawab dalam hal verifikasi dalam penentuan titik kordinat.
Berbagai persoalan dan masukan ini akhirnya membuat Walikota memutuskan untuk mengubah sejumlah ketentuan masuk SMP lewat japres olahraga. Intinya, rekomendasi japres hanya yang ditandatangani Ketua KONI Kota Bekasi.
“Jelas dong kita harus menjaga atlet kita tetap tinggal di Kota Bekasi. Mereka yang berprestasi di olahraga dan tinggal di Kota Bekasi, bisa masuk sekolah SMP lewat japres olahraga yang direkomendasi KONI Kota Bekasi,” papar Rahmat Effendi. (zas)
