Suhu politik di Kota Bekasi kian hangat jelang digelarnya Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan. Sebagai partai pemenang pemilu di Kota Bekasi, partai banteng bermoncong putih itu dianggap sebagai partai yang mempunyai pengaruh besar. Informasi yang didapat Koran Bekasi, Konfercab akan diadakan pada 14 Juli mendatang. Tak sedikit kader partai yang ikut mendaftar.
Menurut Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Nicodemus Godjang, mekanisme pencalonan diawali dengan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) partai. Kemudian Pengurus Anak Cabang (PAC) mengusulkan tiga nama calon ketua.
“Nanti masing masing PAC mengadakan rapat pleno, kemudian hasil rapat pleno PAC mengusulkan calon Ketua DPC. Sebanyak-banyaknya tiga orang calon. Lalu nama-nama calon Ketua DPC oleh PAC dikirim ke DPC. DPC kemudian mengumpulkan usulan dari PAC dan mengirimkannya ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dengan catatan, DPC dilarang menambah atau mengurangi usulan PAC,” jelas Nico kepada Koran Bekasi, Senin (24/6).
Ia juga menambahkan, nama-nama usulan tersebut paling lambat diserahkan pada 5 Juli mendatang dan sudah harus di terima DPP melalui tembusan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Dalam konfercab tersebut, nantinya DPP akan mengumumkan tiga orang pengurus DPC yang ditunjuk DPP.
“Nanti dalam konfercab akan dibacakan ketua terpilih, sekretaris, dan bendahara. Setelah itu ketiga pengurus DPC yang ditunjuk (KSB) akan membentuk formatur untuk membentuk kepengurusan DPC,” kata Nico sambil melanjutkan, ada beberapa syarat yang harus dimiliki calon ketua PDI Perjuangan. Diantaranya, pernah menjadi pengurus dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
Sebagai kader, dirinya juga menyatakan siap untuk maju dalam konfercab partai. Ia menjelaskan PDI Perjuangan sebagai partai publik juga membuka selebar-lebarnya kepada para calon yang ingin mengajukan diri sebagai Ketua PDI Perjuangan. Namun ia menjelaskan, semua keputusan kembali lagi kepada DPP partai.
“Saya sebagai kader ya kita siap. Ketika partai memutuskan. Sah-sah saja, siapapun berhak menjadi Ketua Partai PDI Perjuangan. Tapi kan harus melalui mekanisme partai. Ada Surat Keputusan Rakernas yang harus diikuti. Siapapun boleh mendaftar selama memenuhi syarat SK partai. Ini kan kita partai publik. Kalau bicara aturan partai harus melalui mekanisme. Tapi kan partai ini yang punya DPP, kita hanya pelaksana, artinya semua bermuara ke DPP partai. Kalau DPP mengatakan itu yang berkompeten ya sah – sah saja. Artinya kami hanya sebagai perpanjangan tangan. Kalau ketua umum sudah memutuskan sebagai kader kita harus terima. Dan kita harus siap kalau DPP memutukan,” tutup Nico. (jim)






