PUNGLI mewarnai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan, di Jalan Ciantra, Desa Sukadamai, Kabupaten Bekasi. Pasalnya,map yang dibutuhkan anak didik diarahkan supaya dibeli di koperasi milik sekolah. Namun harganya sangat fantastis, Rp30.000/lembarnya.Tapi demi anak apa pun dilakukan orang tua.
“Demi perlengkapan buat pendaftaran anak saya, ya mau nggak mau harus dibeli walaupun harganya terlalu mahal. Seharusnya sudah bisa diskonlah, tapi ini nggak,” ungkap salah satu orang tua calon siswa yang tidak bersedia disebut jati dirinya kepada Koran Bekasi, Senin (1/7).
Sangat disayangkan, saat Koran Bekasi menyambangi SMKN 1 untuk mengonfirmasi masalah pungli ke Kepala Sekolah, Seman (security yang sedang bertugas) mengatakan, “Bapak lagi sibuk, beliau nggak ada di ruangan” sembari memanggil rekannya bernama Oman.
Oman lebih parah lagi, dia dengan nada agar keras dan sedikit emosi ia mengatakan, “Beliau lagi sibuk di sana penerimaan murid baru. Emang apa maksudnya, apa tujuanya? Sembari menunjuk poin 12 yang terpampang di dinding pos security. Pada poin kedua berbunyi: Kunjungan wartawan/LSM hanya di hari Jumat, minggu ke-2 pukul 08.00 s/d 11.00. Pengumuman tersebut ditandatangani Kepala SMKN 1 Hoyadi Kurniawan SPd, MSi.
“Siapa pun orangnya nggak diterima, selain hari Jumat, itu sudah ketentuan. Kepala Sekolah nggak bakalan menerima kecuali di hari Jumat minggu kedua, jadi untuk peliputan penerimaan siswa baru dan konfirmasi hari ini tidak bisa,” ungkapnya.
Pelarangan tersebut membuat Koran Bekasi keluar dari area SMKN 1. Sedangkan penyimpangan dan pungli pada PPDB sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 .
Pasal 181 menerangkan, penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
Kemudian pada Pasal 198 menerangkan, dewan dan atau komite sekolah/madrasah, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
Selain itu, Kepala SMKN 1 Ciksel juga mengabaikan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli. Dengan adanya penjualan map yang harganya 30 kali lipat dari harga biasa, patut diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau jabatan seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (pir)
