SEJAK Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) diterapkan di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, para pengunjung sidang di pengadilan yang terletak di Jalan Pramuka No.81, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pasti mendengarkan himbauan dari Ketua PN Bekasi, Wayan Karya.
Menurut Humas PN Bekasi Djoeyamto Hadi Sasmito, himbauan itu disampaikan melalui sistem aplikasi (announce) agar masyarakat tidak memberikan suap dalam bentuk apa pun kepada hakim maupun pegawai saat meminta layanan di kantor pengadilan klas IA khusus tersebut.
“Sejak bulan Oktober 2019, para pengunjung sidang di PN Bekasi Klas IA Khusus ini pasti mendengarkan himbauan langsung dari Ketua PN Bekasi agar tidak memberikan suap dalam bentuk apa pun kepada hakim maupun pegawai saat meminta pelayanan di kantor pengadilan,” kata Djoeyamto kepada Koran Bekasi, Kamis (24/10).
Menurut dia, himbauan tersebut bisa didengarkan oleh semua orang yang ada di lingkungan kantor PN Bekasi. Himbauan itu diperdengarkan 3 kali sehari, yaitu pada pukul 08.30, pukul 11.30 dan pukul 15.30.
“Maksud dan tujuan himbauan secara terbuka tersebut adalah dalam rangka upaya pengawasan dan upaya preventif untuk mewujudkan zona integritas di lingkungan PN Bekasi,” tandas Djoeyamto.
Selain itu juga dimaksudkan untuk mengingatkan para pengguna layanan di PN Bekasi agar tidak menempuh cara-cara yang dapat mempengaruhi obyektivitas layanan.
Untuk diketahui, PN Bekasi telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Aplikasi berbasis web ini diperuntukan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara pengadilan tingkat pertama.
Layanan informasi berbasis teknologi ini, di dalamnya terdapat pencatatan informasi yang sangat lengkap, diantaranya tahapan perkara, status perkara, biaya perkara, jadwal sidang, statistik dan riwayat perkara. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik secara gratis/cuma-cuma dan reatime
Kemudian, ada juga sistem informasi manajemen perkara penelusuran perkara (Simkara). Aplikasi ini juga berbasis web yang diperuntukan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat. Aplikasi ini khusus menyajikan/menampilkan data perkara yang ada di PT. Informasi tersebut dapat diakses oleh publik secara gratis/cuma-cuma.
Selanjutnya ada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI menampilkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan yang ada di bawahnya. Tujuan ‘Direktori Putusan’ elektronik ini adalah memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan murah.
Penelusuran putusan Mahkamah Agung yang tersimpan dalam bentuk database pada aplikasi Direktori Putusan ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode navigasi hypertext dan metode pencarian. (rls/gar)
1 
0
