0 
0
KOMITE Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bekasi menggelar sosialisasi tindakan pengamanan perdagangan di Hotel Santika Hyper Mal Mega Bekasi, Kamis (27/2).
Tema sosialisasi ini adalah, “Pemulihan kerugian industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah barang impor melalui instrumen safeguards”.
Para pembicara yang dihadirkan adalah pihak Kementerian Perdagangan, kalangan akademisi dari Unisma, Dr Abdul Khoir, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Bekasi, dan dihadiri para pelaku usaha yang ada di Kota Bekasi.
Wakil Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Radu M Sembiring dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi
tindakan pengamanan perdagangan (Safeguard Measures) ini dilakukan agar para pelaku usaha tidak merugi atau ada ancaman kerugian akibat banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia.
“Untuk saat ini kami sudah melakukan tindakan pengamanan di bidang industri tekstil. Seluruh barang impor dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Pedagangan Sementara (BMTPS) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2020,” kata Radu M Sembiring kepada Koran Bekasi di sela-sela kegiatan.
Menurut dia, PMK No 161 mengatur tentang benang. Kemudian PMK No.162 untuk tirai dan No.163 untuk mengatur kain. Peraturan menteri tersebut, kata Radu akan definitif sekitar Juli 2020.
Rencana sosialisasi Safeguard Measures ini, kata Radu, akan dilakukan ke seluruh Indonesia, tapi saat ini masih diprioritaskan ke daerah-daerah yang potensial industrinya.
“Bayangkan, karpet dan sajadah sudah diimpor dari China. Sementara produksi Indonesia sudah dilakukan ekspor ke Arab. Akibat banyaknya impor dari luar negeri, menjadi sebuah ancaman bagi pelaku usaha dalam negeri,” katanya.
Dia menjelaskan, menyangkut urusan perdagangan tidak bisa diatur sendiri, karena sudah ada aturannya mengenai perdagangan internasional.
“Kalo bisa kita atur sendiri urusan perdangan ini, bisa aja kita tidak jual barang kita. Tapi, ini kan sudah ada aturan mainnya sesuai perdagangan internasional,” katanya.
Ketua Kadin kota Bekasi Choiril Astari, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan sosialisasi ini. Dia berharap sosialisasi ini bermanfaat bagi para pelaku usaha di Kota Bekasi.
“Kegiatan ini merupakan kerjasama Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan dengan Kadin Kota Bekasi. Mudah-mudahan sosialisasi ini bermanfaat bagi pengusaha di Kota Bekasi,” kata Ketua Kadin yang akrab disapa Haji Oing ini.
“Saya berharap para pengusaha mengikuti kegiatan ini sampai selesai, karena sangat bemanfaat untuk kelanjutan para pelaku usaha,” tambah Haji Oing.
Melalui sosialisasi ini, Haji Oing berharap para pelaku usaha di Kota Bekasi tidak sampai kehilangan arah karena banyaknya produk luar di negeri sendiri.
“Kadin Kota Bekasi berharap sekali kepada pemerintah untuk membatasi barang impor. Kadin juga berharap kepada masyarakat untuk mencintai produk-produk dalam negri atau produk lokal. Kalau perlu di Kota Bekasi kita deklarasi cinta produk lokal,” katanya.
Menurut Haji Oing, terkait produk impor ini sudah ada aturan Keputusan Menterinya (Kepmen) tentang tidak diperkenankannya barang impor masuk jika barang tersebut diproduksi di Indonesia. “Namun ini tidak berjalan dan masih ada produk-produk luar tersebut masuk ke Indonesia,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, Chairul Anwar dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi siap memfasilitasi para pelaku usaha di Kota Bekasi.
“Pemerintah Kota Bekasi mengucapkan terima kasih dengan adanya sosialisasi ini. Setidaknya, para pengusaha di Kota Bekasi bisa diarahkan. Pemkot Bekadi juga siap memfasilitasi para pelaku usaha untuk industri kecil,” katanya. (gar)
