0 
0
KETUA Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, M Hatta Ali perintahkan Dirjen Peradilan Umum (Badilum) mencabut larangan merekam dan foto jalannya persidangan. Alasannya, karena tata tertib persidangan telah diatur dalam KUHAP, PP No. 27 Tahun 1983, dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang.
Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Mahkamah telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum) No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan.
Munculnya surat edaran ini, sontak membuat “gerah” sejumlah elemen masyarakat, karena dinilai membatasi hak media meliput jalannya proses persidangan di pengadilan yang dinilai melanggar kebebasan pers.
Ada salah satu poin dari SE ini yang dianggap meresahkan awak media yakni adanya larangan pengambilan foto, merekam suara, dan merekam gambar di ruang persidangan. Di SE, ketentuan Tata Tertib Umum, point ketiga menyebutkan “Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan,” demikian bunyi SE Dirjen Badilum No. 2 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 7 Februari 2020.
Bahkan, implikasi pelanggaran tata tertib persidangan ini adalah sanksi pidana yang akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya yang diatur dalam poin 9 yakni “Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 7 bersifat suatu tindakan pidana, akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya”. Dan bunyi poin 7 ialah “Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat”.
Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro membenarkan bahwa Ketua MA, Hatta Ali memerintahkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum agar mencabut dan menarik surat edaran tersebut.
“Surat edaran tersebut diperintahkan dicabut dan ditarik karena tata tertib persidangan telah diatur dalam KUHAP, PP No. 27 Tahun 1983, dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang,” kata Andi kepada awak media, Jumat (28/2).
Andi menjelaskan, sebenarnya surat edaran diperuntukan agar persidangan tertib, tidak mengganggu, dan bisa menciptakan kewibawaan pengadilan. Namun, ketika dipelajari kembali, ternyata aturan itu sudah ada.
“Karena itu, Ketua MA meminta agar surat edaran ini dicabut,” kata dia.
Dalam surat edaran disebutkan latar belakang terbitnya surat edaran karena kurang tertibnya penegakan aturan persidangan di pengadilan negeri yang telah ditentukan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti adanya tindakan di ruang sidang yang mengganggu jalannya persidangan, dan menjaga marwah pengadilan sehingga dibutuhkan aturan mengantisipasi hal-hal tersebut.
Maksud dan tujuan surat edaran ini agar adanya persamaan pemahaman, khususnya bagi aparat pengadilan dan para pencari keadilan dalam mengikuti proses persidangan di ruang sidang agar terlaksana persidangan yang efektif, aman, tertib, dan bermartabat. Tidak hanya aturan mengenai pengambilan foto, rekaman suara, dan foto di persidangan, tetapi juga aturan lainnya dalam tata tertib menghadiri persidangan, diantaranya larangan membawa senjata api, senjata tajam.
Termasuk larangan membawa bahan peledak atau alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang; larangan merokok, makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain atau melakukan tindakan yang dapat menganggu jalannya persidangan; larangan mengaktifkan telepon seluler dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung; larangan membuat kegaduhan; larangan menempelkan pengumuman/spanduk/tulisan atau bentuk apapun di lingkungan pengadilan; semua orang hadir harus mengenakan pakaian yang sopan dan sepantasnya serta menggunakan sepatu.
Sebelumnya, menanggapi surat edaran ini, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun mengatakan Dewan Pers memahami bahwa proses sidang pengadilan memiliki kondisi-kondisi tertentu yang memang perlu diatur. “Tetapi, seharusnya yang memberikan izin itu majelis hakim sidang, bukan ketua pengadilan negeri,” kata Hendry.
Dia menilai kalau ketua pengadilan negeri yang memberikan izin itu nanti akan merepotkan. “Apakah bisa ketua pengadilan datang setiap hari? Jadi, seharusnya ketua majelis sidang yang memimpin jalannya persidangan yang menentukan boleh atau tidaknya mengambil foto, rekaman suara, dan gambar,” katanya.
Dia mengatakan, aturan seperti ini tidak melanggar kebebasan pers, karena setiap wilayah atau tempat memiliki aturan sendiri yang harus dihormati. Jadi yang perlu diatur ini tata caranya saja. Wartawan disini masih bisa meliput, kecuali disebut dalam surat edaran semua persidangan tertutup dan tidak boleh diliput oleh wartawan. (*/gar)
