Pengurusan pengukuran tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, pengukuran tanah sangat lambat. Permohonan tahun 2017 tapi hingga saat ini belum dilaksanakan petugas BPN.
Keluhan itu disampaikan salah seorang masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya kepada Koran Bekasi. Tidak diketahui apa penyebab lambatnya proses pengukuran tanah yang diajukan.
“Permohonan pengukuran sudah diajukan tahun 2017 tapi hingga saat ini belum juga terlaksana. Permasalahannya apa saya nggak tahu, dan informasi lanjutan dari BPN juga gak ada,” kesalnya.
Menurutnya, kalau memang ada kekurangan berkas seharusnya diberitahukan kepada pemohon. Apakah harus dibayar dulu biaya tim pengukurnya baru mau turun, itu juga sebaiknya diberitahu kepada masyarakat pemohon.
Terkait keluhan masyarakat tersebut, Koran Bekasi mencoba konfirmasi kepada Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan BPN Kabupaten Bekasi Deden Sudrajat. Tapi, Deden tidak bersedia memberikan penjelasan. “Silahkan ke kepala urusan dulu, saya tidak punya wewenang berkomentar karena ada kepala kantor,” katanya sembari berjalan menuju ruanganya, Selasa (3/3).
Dikarenakan sulitnya mendapatkan informasi dari Deden Sudrajat, Koran Bekasi menyusuri kebenaran keluhan masyarakat dengan membawa sebuah berkas permohonan yang sudah diajukan pada tahun 2019. Berkas itu ditunjukan kepada Adam salah seorang staf di BPN Kabupaten Bekasi. Dia menjelaskan bahwa berkas permohonan sudah di tim pengukuran.
Sementara, salah satu petugas pengukuran bernama Fajar menjelaskan, pengukuran tanah yang diajukan dilaksanakan Minggu (8/3). “Saya cek dulu SPJ nya di atas, dalam pengecekan pengukuran dilakukan Minggu (8/3) dimana berkas sudah diajukan sejak Desember 2019,” katanya.
Liputan Koran Bekasi pada Minggu (8/3) di lokasi pengukuran ada keanehan. Sebelumnya di kantor BPN yang mengaku mendapatkan SPJ adalah F tapi yang turun ke lokasi sebanyak dua orang yang berbeda. Dengan kinerja yang lambat dan bertele-tele hingga berlarut-larut kuat dugaan tim ukur tidak memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara baik dan benar, hingga berita ini diturunkan belum diketahui mekanisme yang dilakukan BPN dalam melaksanakan tugas pengukuran, baik informasinya, siapa orangnya. Apakah masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Ukur? (pir)
1 
0
