Bantuan sosial (Bansos) dampak wabah Corona (Covid-19) untuk masyarakat Kampung Irian RT09/04 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara mengundang pertanyaan sejumlah warga. Pasalnya, penyaluran subsidi pemerintah tersebut diduga sarat dengan KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme).
Menurut salah satu warga Kampung Irian yang tidak bersedia disebut jati dirinya, warga mendapat bantuan dari pemerintah berupa uang tunai dan sembako. Tapi, nama-nama penerimanya sepertinya sudah diatur oleh petugas mulai dari tingkat RT, sehingga yang dapat bantuan itu-itu saja. Bahkan, yang sudah masuk daftar Program Keluarga Harapan (PKH) juga tidak dapat.
“Warga yang sudah punya rumah tetap dan ekonominya tergolong mampu bisa dapat. Sementara yang masih ngontrak dan hidupnya masih susah dan masuk daftar PKH tidak dapat bantuan. Jadi pantas dipertanyakan. Kok hari gini masih budaya nepotisme yang dipertontonkan kepada masyarakat,” katanya kepada Koran Bekasi, sambil meminta namanya tidak disebutkan, Sabtu (11/4).
Dia mengaku risih dengan situasi ini. Menurutnya, penyaluran bantuan pemerintah tersebut tidak tepat sasaran. Dia berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bisa meninjau langsung ke Kelurahan Teluk Pucung agar ada perbaikan kedepannya.
Menanggapi hal ini, Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi Sajekti Rubiah mengatakan, penyaluran bantuan tersebut sudah melalui sistem dan menggunakan data terpadu milik Kementerian Soasial (Kemensos). Dia menegaskan tidak ada yang namanya akal-akalan, apalagi KKN.
“Penyaluran bantuan itu pakai sistem. Tapi, masyarakat juga harus proaktif. Jadi, kita hanya memverifikasi data saja dan tidak ada yang namanya akal-akalan. Masyarakat jangan berpikiran KKN. Tidak ada niat sedikitpun untuk KKN. Kita melayani masyarakat dengan keterbatasannya,” kata Sejekti kepada Koran Bekasi, Sabtu (11/4).
Dia berharap agar masyarakat tenang dan tidak resah. Menurut dia, selain mengandalkan data Kemensos, pihaknya juga melakukan pendataan dari tingkat terendah, yakni kelurahan.
Terkait keluhan ini, Sajekti juga langsung konfirmasi ke Camat Bekasi Utara. Keluhan itu dibenarkan. Solusinya, data yang bersangkutan sudah diinput. Bahkan, warga yang mengeluh dikatakan sudah sempat mengadu ke Walikota Bekasi Rahmat Effendi.
“Siap bu… sdh semalem kita ambil datanya utk diinput.. mereka salah pengertian krn pak yan saragi lg melaporkan ke pak wali katanya data tidak diterima… terima kasih sdh diingatkan… semalem data diambil dan lagi diinput bu,” jawaban Camat Bekasi Utara lewat watshaap kepada Kabag Humas Kota Bekasi. (gar)
0 
0
