Tahun 2020 baru saja lewat 100 hari, tapi korban pandemi Corona terus berjatuhan. Secara global berbagai lini kehidupan sedang goyang diterjang virus bernama Covid-19. Perselisihan buruh pun tak tertangani karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Work From Home (WFH) alias bekerja dari rumah.
Seperti diketahui, akhir bulan lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE). Salah satu isi SE memuat perpanjangan masa kerja dari rumah (WFH) untuk PNS. Konsekuensi dari SE tersebut membuat Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa bekerja maksimum, karena aparaturnya tidak berada di tempat.
Dampak dari surat edaran tersebut, dinas ketenagakerjaan di daerah-daerah juga menjalankan kerja dari rumah. Untuk itu, Ketua Umum Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh, Cecep pun angkat bicara.
“Untuk kementerian-kementerian lain kita bisa maklum, tapi untuk Kementerian Tenaga Kerja sudah tidak sangat tepat, dan menurut saya ini paradok,” kata Cecep.
Alasan dia, karena masalah dan perselisihan buruh saat ini sedang menggunung. Tapi, pegawai dinas tenaga kerja tidak bisa ditemui karena sedang WFH.
“Anda seperti sedang melihat kebakaran dimana-mana, tetapi diwaktu yang sama seluruh mobil pemadam kebakaran mesinnya tak mau menyala. Salah satu contoh yang di depan mata Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi sudah membuat surat yang isinya tidak menerima pencatatan mediasi. Jadi, sama saja menumpuk permasalahan buruh. Harusnya kajianya harus panjang, belum lagi jumlah mediator yang minim, sama saja dalam hal ini buruh jadi korban,” kesalnya.
Dia mengatakan, pemberlakuan WFH untuk pencegahan penyebaran Corona tentu bisa dibenarkan. Namun meneliti sektor mana saja yang mesti tetap harus bekerja maksimum di tengah situasi pelik, juga wajib dinilai secara tepat. Menurutnya, Pemerintah harusnya melakukan evaluasi serius tentang pemberlakuan WFH di Kemenaker, karena permasalahan di sektor ketenagakerjaan kondisinya pelik dan runyam, makin hari makin kencang.
“Ada banyak kritik untuk penanganan masalah Pandemi Covid-19. Tapi setidaknya sektor kesehatan masih bergerak dan bekerja keras untuk itu. Hormat buat tenaga medis yang ada di garda terdepan pemberantasan Covid-19,” katanya.
Cecep juga mempertanyakan masalah dan krisis yang menganga di sektor ketenagakerjaan, upah buruh disunat atau tak digaji sama sekali ada juga yang di PHK tanpa pesangon, apakah program PraKerja sanggup mengantisipasi ini semua?
“Ada fungsi pengawasan yang tidak berjalan, dan disaat ada pelanggaran Ketenagakerjaan tidak bisa diadukan yah karena WFH itu Kemenaker harus ada di lapangan, kerja dari rumah untuk Kemenaker tidaklah relevan dan kami sudah minta untuk segera diakhiri,” tandasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah mengatakan, tenaga mediator saat ini sangat minim. Bahkan, tahun 2018 masalah ini sudah pernah dikeluhkan sekaligus meminta penambahan tenaga mediator untuk menangani penumpukan perselisihan buruh.
Untuk mengetahui langkah penanganan yang dilakukan para mediator jika tetap bekerja dari rumah seperti apa, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tidak bisa dihubungi Koran Bekasi, Rabu (15/4).
Menurut salah seorang staf yang bekerja di Disnaker Kabupaten Bekasi, atasannya sedang keluar kantor. “Pak Suhub sudah tidak di ruangan, barusan beliau keluar,” katanya. (pirlen)
0 
0
