Sejumlah buruh yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat pandemi Covid-19, berharap mendapat bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
Harapan itu disampaikan GS, salah seorang buruh yang sudah bekerja hampir 12 tahun di salah satu perusahaan Kawasan Industri Kabupaten Bekasi. Dia mengaku prihatin karena menjadi korban PHK akibat dampak pandemi Covid-19.
“Kalau mau jujur, saya belum mau putus hubungan kerja dengan waktu yang sudah cukup lama bekerja, sekitar 12 tahun. Namun karena kebijakan perusahaan yang buka pendaftaran bagi yang mau di PHK dengan pesangon satu kali PMTK, dengan alasan terpaksa dan ketidakmampuan melawan kebijakan pengusaha, akhirnya saya ambil keputusan pemutusan hubungan kerja,” katanya.
Sejak pemutusan hubungan kerja, GS mengaku tidak punya penghasilan lagi. Untuk itu, dia sangat butuh perhatian dari Pemkab Bekasi agar diikutsertakan baik di pendapat iuran bantuan terlebih buat bantuan sembako bagi buruh yang ter PHK di masa pandemi Covid-19.
“Jika berkenan jeritan kami disampaikan ke Pak Bupati Bekasi bahwa kami jujur tidak mau di PHK, tapi paling tidak kami berharap ada kebijakan program pembagian sembako khusus buat korban PHK di tengah pandemi,” harapnya.
Menanggapi harapan buruh korban PHK tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Abdilah Majid mengatakan belum ada bantuan khusus. Bahkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat data siapa saja yang menjadi korban PHK pada masa pandemi Covid-19.
“Bagi karyawan yang mengalami PHK belum ada bantuan khusus karena yang lebih tahu siapa saja yang kena PHK adalah Dinas Tenaga Kerja, dan kita masih menunggu laporan Disnaker,” kata Abdilah Majid kepada Koran Bekasi, Jumat (8/5).
Menanggapi apakah ada kerja sama antara Dinsos dan Disnaker, Abdilah mengaku mereka bekerjasama dalam gugus tugas penanganan pandemi Covid-19.
“Kita kan dalam gugus tugas Kabupaten Bekasi dan dinas tenaga kerja masuk di dalamnya, untuk mengetahui lebih detailnya baiknya nanya ke Disnaker yah,” katanya.
Ditanya jumlah data yang sudah ada, Abdilah mengaku belum mendapatkan. “Mungkin saja Disnaker masih validasi data agar programnya tidak dowble, apakah si karyawan yang ter PHK masuk dalam bantuan program PKH, BPNT, yang dari kemensos atau presiden,” ungkapnya.
Apakah ada program bantuan sembako bagi buruh yang mengalami PHK di masa pandemi Covid-19 sesuai harapan para buruh? Hingga berita ini diturunkan, Koran Bekasi belum mendapatkan konfirmasi dari Suhup selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.(pirlen)
0 
0
