Sejumlah buruh PT Diamond Diaci Anugrah Jaya (PT DDAJ) yang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak Covid-19, minta perlindungan Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi. Mereka menilai, pihak perusahaan telah melakukan keputusan sepihak yang merugikan para pekerja.
Menurut Ketua Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) Kabupaten Bekasi, Cecep Saripudin, perusahaan yang beralamat di kawasan industri MM2100 Cibitung Jl Jawa Blok H7/2 Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi telah menerbitkan pengumuman yang berisi tentang PHK.
“Kepada seluruh karyawan PT Diamond Diaci Anugrah Jaya yang berminat untuk ambil kompensasi pemutusan hubungan kerja secara musyawarah, harap datang menemui HRD hari Senin, 11 Mei 2020 jam 09:30 WIB,” kata Cecep Saripudin mengutip pengumuman perusahaan, Jumat (8/5).
Menurut Cecep, PT DDAj salah satu basis serikat GSPB di Kabupaten Bekasi. Perusahaan ini melakukan PHK sepihak dengan alasan order sepi dan penarikan tunggakan pada perusahaan pelaksana proyek yang membeli kaca Diamond susah ditarik sehingga perusahaan merugi. Alasan lainnya, karena terdampak pandemi Covid-19.
“Dengan alasan merugi, pihak perusahaan kemudian melakukan pemanggilan kepada beberapa karyawan melalui kepala produksinya. Mereka menawarkan pemutusan hubungan kerja dengan pesangon 80 persen dari satu kali ketentuan peraturan menteri tenaga kerja, tanpa adanya perundingan terlebih dahulu dengan serikat buruh perusahaan,” kata Cecep.
Parahnya lagi, kata dia, jika buruh menolak pesangon 80% dari satu kali ketentuan tersebut, maka akan dirumahkan dengan upah 50%. Hal ini menimbulkan keresahan para pekerja hingga akhirnya pengurus basis serikat GSPB dipanggil oleh pihak perusahaan untuk berunding.
“Dalam perundingan, para pengurus serikat telah menyampaikan kepada pihak manegemen, bagi karyawan yang berkenan di PHK agar diberikan haknya dua kali ketentuan sesuai aturan. Namun alasan perusahaan tidak mau karena perusahaan merugi. Upah buruh selama dirumahkan juga diminta tetap dibayarkan 100%, tapi disepakati 60%. Begitu juga dengan tunjangan hari raya, pihak perusahaan akan membayarkan dua kali, bulan ini akan dibayarkan 65% dan sisanya 35% pada bulan Desember,” kesalnya.
Cecep meminta agar pihak perusahaan tidak menjadikan kondisi pandemi Covid-19 ini sebuah alasan untuk lari dari tanggungjawab. Harusnya, kelangsungan hidup para buruh juga perlu dipertimbangkan, jangan malah membuat keputusan sepihak dengan alasan merugi tanpa bukti.
Untuk menindaklanjuti permasalahan yang dialami para pekerja PT DDAJ ini, Cecep mengaku sedang berdiskusi dengan para pimpinan pengurus basis untuk langkah yang akan dilakukan.
“Dengan tegas pengurus menolak keputusan perusahaan tersebut. Kami sedang menyiapkan langkah untuk minta kehadiran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Tadi saya melalui Watshaap sudah menyampaikan hal ini kepada Ketua Komisi IV DPRD, Samuel Maruli Habeahan,” tutupnya. (pirlen)
0 
0
