Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kabupaten Bekasi, Peno Suyatno mengaku tidak tahu soal adanya biaya sewa lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah senilai Rp45 juta di Burangkeng.
Hal itu dikatakan Peno Suyatno kepada Koran Bekasi menanggapi pemberitaan soal oper kapasitas TPA Burangkeng, usai menghadiri rapat di lantai dua Kantor Bupati Bekasi, Kamis (2/7).
“Informasi yang saya dapat TPA Burangkeng ada mau perluasan lahan. Kurang lebihnya tanya saja Distarkim,” ujar Peno Suyatno.
Terkait adanya anggaran sebesar Rp45 juta pertahun untuk sewa lahan di sekitar area TPA sampah Burangkeng, Peno mengaku tidak mengetahui.
“Waduh nggak tahu dah saya kalau ada penyewaan lahan di sekitar TPA Burangkeng. Sampai saat ini saya belum tahu dan yang saya tahu tidak ada,” katanya.
Menurut dia, pada dasarnya pihaknya menginginkan adanya perluasan lahan TPA Burangkeng. Dia juga berharap adanya mesin pencacah sampah supaya sampah itu tidak semakin menumpuk, karena makin lama semakin banyak.
Kemudian, Peno juga mengharapkan adanya pemilahan sampah di TPA Burangkeng untuk dijadikan kompos. Menurutnya, pemilahan itu perlu untuk mengetahui sampah apa saja yang harus dihancurkan.
“Soalnya kemarin saya dikirimin foto oleh anak buah saya, dan kelihatanya sudah kompos semua itu. Kalau kita pilah, Insya Allah Kabupaten Bekasi ini jadi daerah subur kalau sampah yang sudah jadi kompos tersebut dibagikan ke masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Peno, terkait hal ini juga sudah diminta kepada Kepala UPT TPA Burangkeng Maulana untuk segera mengajukan alat pemilah.
“Kemarin saya sudah meminta Kepala UPT untuk segera mengajukan alat pemilah. Itu kurang lebih dibutuhkan enam buah alat pemilah. Mudah-mudahan nanti kita ajukan dan di-acc lah supaya ada pemilahan untuk kompos tersebut, sayang kalau tidak dimanfaatkan,” tandasnya.
Tapi sangat disayangkan, ada perbedaan pendapat soal penggunaan anggaran antara Kepala Dinas Lingkungkan Hidup dengan Maulana selaku kepala UPT TPA Burangkeng. Pasalnya, Maulana kepada Koran Bekasi sebelumnya mengaku ada sewa lahan untuk kendaraan yang rusak berat di TPA Burangkeng.
Sewa lahan untuk kendaraan yang rusak berat di TPA Burangkeng dialokasikan anggaran sebesar Rp45 juta di tahun 2015. Kemudian, tahun 2018 juga ada berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Bekasi.
Hal itu dibenarkan oleh Maulana di ruang kerjanya pada Selasa, 23 Juni 2020. Menurut dia, lahan yang disewa itu ada di sekitar lokasi TPA Burangkeng.
“Sampai saat ini lahan masih kita sewa, areanya sekitar TPA Burangkeng untuk tempat alat-alat yang rusak. Dan, lahan itu milik masyarakat setempat. Sampai saat ini lahan masih kita sewa,” kata Maulana.
Dia juga mengakui bahwa lahan TPA Burangkeng seluas 11 hektar, akan kena jalur Tol Cibitung- Cimanggis seluas 4.000 meter dan akan diruislagh dengan area lahan yang disewa untuk tempat kendaraan rusak.
“Nanti lahan TPA yang luasnya 11 hektar, ketepatan kena jalur tol Cibitung-Cimanggis seluas empat ribu meter dan akan diruslag dengan area lahan yang disewa untuk tempat kendaraan yang rusak menjadi milik kita, tinggal menunggu perluasan saja,” ungkapnya. (Pirlen)
0 
1
