Dana Bantuan Sosial (Bansos) pemerintah kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dikeluhkan salah seorang warga Kp Tegal Sapi RT 01/001 Desa Naga Cipta, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Kamis (2/7).
Menurut Emi, janda beranak lima ini, dia terdaftar dalam Program Keluarga Harapan sejak Tahun 2017. Tapi, hingga saat ini, hanya satu kali mendapatkan bantuan PKH di tahun 2017, selebihnya sudah tidak pernah.
“Kartu kepesertaan PKH masih ada di saya. Buku tabungan BNI juga masih di saya. Tapi, dulu ATM nya pernah hilang dan sudah saya ajukan ke Bank BNI untuk dibuatkan ATM baru. Namun, karena pada saat itu katanya blanko habis, sehingga saya sudah tidak pernah tanya lagi,” ujar Emar, anak Emi kepada Koran Bekasi, Kamis (2/7).
Emar mengaku penasaran karena tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Untuk itu, dia print rekening koran ke Bank BNI. Tapi, hasilnya sangat mencengangkan karena terjadi transaksi keluar masuk uang hingga tahun 2020. Akibatnya, muncul pertanyaan ada apa dengan PKH di Kabupaten Bekasi?
“Kami ingin tahu siapa yang melakukan transaksi itu dan siapa yang mengambil uangnya. Makanya hari ini kami mendatangi Bank BNI untuk mengetahui siapa yang melakukan penarikan uang dari rekening Ibu saya. Tapi sayang, pihak Bank BNI di Civest sudah tidak melayani karena antrian habis, sehingga kami mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Ketika mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, kata Emar, mereka membawa kartu yang berbeda-beda. Pasalnya, Emi terdaftar dalam kartu peserta PKH, Yayah terdaftar dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Emar terdaftar dalam Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Pantaun Koran Bekasi, setelah mereka tiba di Dinas Sosial untuk mengetahui jawaban soal adanya kartu yang mereka dapatkan dan hak apa saja yang akan diterima, mereka dilayani Kepala Seksi Pelayanan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Upin Supini Sumanti.
Tapi, terkait keluhan warga tersebut, Upin Supini menyarankan agar warga memberitahukan kepada pendampingnya.
“Kalau kita ketemu sebelah pihak, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu duduk permasalahanya. Harusnya kita agendakan kapan biar ada koordinator PKH Kabupaten Bekasi, Kordinator PKH di Kecamatan, pendamping dan masyarakatnya, tapi untuk menampung keluhannya silahkan saja,” kata Upin Supini.
Kemudian, Emi menyampaikan keluhanya kepada Upin Supini bahwa kartu peserta PKH dan buku rekening masih ada dalam genggamannya. Tapi, berdasarkan rekening koran hingga kemarin tahun 2020 masih ada transaksi. Untuk itu, dia menanyakan kepada Upin Supini, siapa yang mengambil hak warga?
Tidak hanya itu, Yayah juga mempertanyakan kartu keluarga sejahtera yang dia dapatkan dari pengurus RT (Rukun Tetangga). Dia juga menanyakan kenapa hingga saat ini tidak mendapatkan bantuan apapun di masa pandemi Covid-19.
“Saya mempertanyakan apakah ada bantuan dari pemerintah? Tapi, saya dapat jawabanya bahwa saya terdaftar di KKS. Padahal, saya tidak pernah dapat apa pun dengan adanya kartu ini,” ungkap Yayah.
Hal yang sama juga disampaikan Emar yang terdaftar di KPS. Menurut dia, alasan pegawai desa tidak memberikan bantuan dampak pandemi Covid-19, karena Emar sudah terdaftar di KPS.
Menanggapi keluhan warga tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Hj Rusmiyah langsung marah.
“Jelasin bu Upin bahwa data penerima PKH itu adanya di program E-PKH yang ada dipegang oleh pendampingnya. Jadi jangan salah tafsir. Harusnya, mereka cari pendamping yang bersangkutan, karena secara teknis mereka lebih tahu, dan kalau tanyanya disini percuma,” kata Rusmiyah dengan nada tinggi.
Dia justru mempertanyakan kartu yang didapatkan dari siapa. “Kartu itu dapat dari mana, Pemerintah yang mana, siapa yang ngasih, RT nya siapa? Bisa aja manipulasi. Harus jelas siapa yang ngasih kartu itu,” kata Rusmiyah sembari berjalan masuk ke ruanganya.
Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui transaksi keluar masuk uang di rekening Emi sejak tahun 2018 hingga tahun 2020.
Untuk diketahui. Program pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia adalah PKH. Menurut Pedoman PKH 2020, Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dalam proses penyaluran bansos PKH ada Pendamping Sosial PKH yang tugas utamanya memastikan bansos diterima oleh KPM dengan tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran. Peran pendamping sebagai ujung tombak dari keberlangsungan PKH merupakan kunci yang menjadi parameter keberhasilan program secara keseluruhan.
Pendamping adalah jembatan penghubung antara Kementerian Sosial dengan KPM, penyampai informasi baik dari pusat ke KPM maupun dari KPM ke Pusat secara berjenjang sesuai kelembagaan. (Pirlen)
2 
1
