PT Hotmal Jaya Perkasa (HJP) dituding melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada 7 orang pengurus dan 51 anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAMK FSPMI). Alasannya, penyesuaian atau efisiensi demi menyelamatkan perusahaan.
PHK yang dilakukan perusahaan yang beralamat di Kp Rawa Julang Desa Mekarwangi, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi itu, dinilai sangat tidak masuk akal. Akibatnya, para pekerja pun mempertanyakan kinerja Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat.
Hal itu disampaikan Bikman Pakpahan, salah satu pengurus PUK SPAMK FSPMI kepada Koran Bekasi, Rabu (15/7). Dia bersama teman-temannya mengaku sudah bekerja selama 13 tahun di PT HJP.
“Awal permasalahan, sejak bulan Mei pihak perusahaan melakukan pemotongan upah tanpa ada kesepakatan. Pekerja sudah menolak tapi pihak perusahaan tetap melakukan pemotongan dengan alasan karena dampak pandemi Covid-19,” kata Bikman.
Menurut dia, dari jumlah upah Rp4,4 juta, pihak perusahaan melakukan pemotongan sekitar Rp2 juta lebih, sehingga pada bulan Mei-Juni pekerja hanya menerima Rp1,8 juta per bulan untuk membiayai keluarganya.
Menurut Bikman, tidak adanya titik temu antara pengusaha dengan pekerja terkait pemotongan upah, mendorong PUK bersurat ke Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat. Harapannya, pengawas bisa langsung melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke perusahaan.
“Setahu saya, kalau ada pengaduan dari pekerja harusnya pihak pengawas ketenagakerjaan menindaklanjutinya dengan melakukan sidak. Ini malah kita dan pihak perusahaan dipanggil ke Karawang, dan disana bukannya ada kesepakatan yang baik, malah dapat bahasa yang tidak beretika dari salah seorang anak bos PT Hotmal Jaya Perkasa,” kata Bikman.
Menurut dia, anak bos perusahaan itu bersedia memberikan upah pekerja sesuai UMR asalkan pekerja bersedia menjilat lantai. Ucapan yang dinilai tidak beretika itu, kata Bikman, disampaikan di depan salah satu pengawas ketenagakerjaan bernama Endi.
Dikatakan Bikman, berbagai langkah penolakan terkait pemotongan upah yang dilakukan pihak perusahaan telah diupayakan, baik melalui somasi selama tujuh hari. Tapi, hingga Senin 13 Juli 2020 tidak ada tanggapan. Sebaliknya, malah dibuat pengumuman bahwa nama-nama kurang lebih 60 orang pekerja tidak diperbolehkan masuk ke dalam perusahaan dan sudah di PHK dengan keterangan perusahaan memberikan kompensasi berupa uang pisah yang dibayarkan secara bertahap.
“Anehnya, beberapa hari terakhir sejak kami di-PHK, pihak perusahaan malah menerima tenaga kerja baru, kan gak masuk akal,” tuturnya.
Sejak munculnya daftar nama yang di PHK, Bikman juga mengaku sudah bersurat ke kepolisian terkait pemotongan upah dan tetap menolak PHK sepihak.
Untuk mendapatkan alasan PHK sepihak yang dilakukan perusahaan Koran Bekasi melalui salah seorang security perusahaan mengungkapkan bahwa pihak manajemen sedang tidak ada di ruangan.
“Saya sudah telpon ke dalam bahwa ada wartawan mau konfirmasi, tapi pihak kantor bilang bahwa pihak manajemen sedang tidak ada di kantor,” ungkap security tersebut.
Perlu diketahui, dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (1,2,3), pasal 155 ayat (1) dan pasal 170 disebutkan tidak ada yang namanya PHK sepihak.
Menurut ketentuan pasal 151 ayat (1), pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK.
Pasal 151 ayat (2) juga menguraikan, dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
Selanjutnya, pasal 151 ayat (3) berbunyi, dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Adapun lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang dimaksud adalah mediasi ketenagakerjaan, arbitrase, konsiliasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Hal-hal mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah diatur lebih jauh di dalam UU No. 2 Tahun 2004.
Dari ketiga pasal di atas dapat disimpulkan bahwa PHK Sepihak tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali dan membayar upah serta hak-hak pekerja/karyawan.
Artinya, secara hukum PHK tersebut dianggap belum terjadi. Dan selama lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum mengambil keputusan, baik pengusaha maupun pekerja/karyawan harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.(pirlen)
5 
0
