Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (LSM GMPK) melaporkan dugaan korupsi Rp280 miliar lebih Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merauke, Papua ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/7).
Dugaan korupsi tersebut terkuak dari adanya fakta penggelontoran keuangan APBD Kabupaten Merauke sejak Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 kepada manajemen RSUD Kabupaten Merauke yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Senilai Rp280 miliar lebih diduga tidak dikembalikan ke Kas Daerah pada setiap per 31 Desember tahun berjalan.
Menurut Jonny Sirait, salah satu Ketua GMPK, dugaan korupsi tersebut sudah mulai dibidik KPK. Dia mengatakan, GMPK akan terus mengawal dugaan korupsi tersebut bersama Ketua Umum GMPK, Bibit Samad Rianto (mantan pimpinan KPK Bidang Penindakan).
“Silahkan tanyakan kepada KPK sebagai lembaga anti rasuah yang saat ini tengah menangani dugaan perkara itu,” kata Jonny Sirait usai membuat laporan ke KPK, Rabu (29/7).
Dia mengatakan, tindakan ‘memblunderkan’ peraturan perundang-undangan pedoman penggunaan keuangan negara atau daerah yang dilakukan para koruptor adalah perilaku yang sangat ‘nge-trend’. Untuk itu, pihaknya tidak mau tinggal diam.
“Tindakan mengacaukan penafsiran terhadap pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara atau daerah itu memang rentan bisa dilakukan oleh para koruptor. Sebab pasal-pasal tertentu yang dikacaukan penafsirannya itu berpotensi multi tafsir alias tidak saklek kalau istilah orang jawanya,” katanya.
Hal senada juga dikatakan Bengbeng, salah seorang pengamat perilaku koruptor. Bengbeng yang ikut mendampingi Jonny Sirait ke Gedung Merah Putih Jakarta mengatakan, perilaku Koruptor yang mengacaukan penafsiran pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut pasti akan diketahui oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
“Itu merupakan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) dalam konsep delik formil, yaitu perbuatan melawan hukum terhadap hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan. Bukankah untuk bisa membuktikan korupsi, buktikan dulu perbuatan melawan hukumnya?,” ucap pria yang karib disapa Pak Beng itu.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan adanya laporan tentang dugaan korupsi APBD di Kabupaten Merauke tersebut. Menurut dia, saat ini KPK tengah bekerja untuk melakukan penyelidikan.
“Kami sedang membidiknya. Kita juga menerima adanya laporan. Kita sedang bekerja,” ucapnya singkat. (*/gar)
0 
0
