PENGURUS Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat Kota Bekasi mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Mota Bekasi di Rumah Dakwah Partai Ummat Kota Bekasi, Ahad (21/08/2022).
Rapat berlangsung dari pukul 13.00 sampai dengan 16.00 sore yang dihadiri seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Ummat se-Kota Bekasi.
Rapat dengan agenda koordinasi dan mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan ada hal ihwal yang mungkin terjadi pada hasil tahapan pertama verifikasi. Kemudian mengecek kembali kelengkapan administrasi dan keanggotaan partai politik, jika ditemukan ada pengurus dan atau anggota partai yang terdaftar lebih dari satu partai politik.
“Jika itu yang terjadi maka Partai Ummat telah menyiapkan blanko bagi anggota yang ingin mengundurkan diri dari partai lain sesuai dengan pedoman teknis KPU nomor 260 tahun 2022,” ujar Sekretaris Umum Partai Ummat Kota Bekasi.
“Dari hasil diskusi diidentifikasi berbagai kemungkinan yang terjadi dan harus direspon secara cepat, antara lain yang pertama adalah kemungkinan terjadi anggota atau pengurus partai politik memiliki keanggotaan ganda atau lebih dari satu partai politik. Hal ini dimungkinkan karena Partai Ummat partai baru yang tentu saja para pengurusnya atau anggotanya adalah orang-orang yang baru berhijrah dari partai lamanya kepada Partai Ummat,” jelasnya.
Kedua adalah kemungkinan terjadi NIK tidak terbaca pada sipol KPU. Bisa jadi salah pada penulisan atau memang mungkin juga tidak terdaftar di dinas kependudukan. Kemungkinan masih ada data anggota Partai Ummat yang berstatus tidak terdaftar ketika dilakukan cek melalui link KPU sehingga perlu dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait seperti seperti KPUD Kota Bekasi.
“Partai Ummat Kota Bekasi akan mengikuti proses verifikasi kelengkapan administrasi dan verifikasi faktual yang akan dilaksanakan KPUD Kota Bekasi secara serius dan kami yakin serta sangat optimis kami akan lulus dalam tahapan verifikasi ini baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual sehingga Partai Ummat dapat menjadi partai peserta pemilu pada tahun 2024 yang akan datang kata,” tegas Jon Edi.
Ketiga adalah kemungkinan terjadi di mana pengurus partai politik dan atau anggota partai politik masih berstatus sebagai anggota TNI/Polri, aparatur sipil negara dan atau instansi lain yang dilarang undang-undang
Untuk itu, kata Jon Edi, tim sukses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual DPD Partai Ummat Kota Bekasi akan sesegera mungkin merespon terhadap segala hal ihwal baik perbaikan maupun klarifikasi terhadap dokumen-dokumen yang telah dimasukkan di dalam sipol KPU dan DPD. Partai Ummat Kota Bekasi akan menjalin komunikasi secara intensif baik kepada KPUD, Bawaslu dan tentu secara internal partai dengan membangun komunikasi antar DPD dan DPC DPC Partai Ummat se- Kota Bekasi.
Diakuinya, DPD dan DPC DPC Partai Ummat se-Kota Bekasi merupakan tim sukses untuk verifikasi administrasi dan verifikasi faktual demi mensukseskan Partai Ummat Kota Bekasi menjadi partai peserta pemilu di 2024 yang akan datang.
Ketua DPD Partai Ummat Bekasi Supriyadi mengatakan, Partai Ummat adalah wadah untuk berjuang menegakkan keadilan dan melawan kedzaliman. “Kita yang bergabung di Partai Ummat adalah orang- orang pilihan dan para pejuang ummat. Pada saat verifikasi oleh KPU sekitar 1 — 14 September DPD Partai umat Kota Bekasi akan menghadirkan minimal 50% pengurus partai di tingkat cabang atau kecamatan dan ditambah dengan pengurus DPD, Insya Allah kita akan berkumpul di sini,” tandasnya. (zas)
