RENCANA kunjungan kerja DPRD Kota Bekasi ke luar negeri mendapat kecaman dari dua partai politik. Apalagi, pihak dewan menganggarkan perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp6,9 miliar dan jumlah itu termasuk anggaran Perjalanan Dinas Biasa yang seluruhnya Rp23,8 miliar untuk 50 anggota dewan.
Ketua DPD Nasdem Kota Bekasi Aji Ali Sabana, Selasa (27/9/2022) mengaku kecewa dengan perjalanan dinas luar negeri yang konon katanya ke Uni Emirat Arab (UEA), Australia, dan Turki.
“Coba, apa tujuan mereka ke sana dalam kondisi ekonomi sekarang ini cukup sulit. Kita baru saja ke luar dari pandemi Covid-19, masih saja ada anggota dewan yang mau menghambur-hamburkan duit rakyat untuk plesiran,” tegas Aji.
Dia melanjutkan, kondisi saat ini ekonomi belum stabil dampak pademi, BBM naik, harga sembako bikin menjerit, rasanya kurang elok wakil rakyat melakukan lawatan ke negeri.
“Di mana sense of crisis wakil rakyat kayak gini. Ya tahan dululah sampai stabil perekonomian, baru kemudian jalan-jalan ke luar negeri,” tegasnya.
Sebelumnya, rencana ini dikecam Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi Tanti Herawati. Dia menolak keras rencana kunjungan kerja anggota DPRD Kota Bekasi ke luar negeri.
“Rencana ini selain menghamburkan biaya, juga menyakiti hati rakyat,” kata Tanti dalam keterangan persnya, Senin (26/9/2022).
Menurut Tanti, anggota DPRD Kota Bekasi tidak menunjukkan rasa empati sebagai wakil rakyat di tengah kondisi sulit seperti saat ini.
“Ini menunjukkan sifat anggota-anggota DPRD Kota Bekasi yang tidak memiliki empati pada penderitaan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini. Jangankan untuk ke luar negeri, anggota-anggota DPRD seharusnya malu jika menggunakan anggaran perjalanan dinas itu untuk keperluan yang tidak mendesak,” lanjutnya.
PSI mendesak DPRD Kota Bekasi membatalkan rencana perjalanan dinas luar negeri ke tiga negera tersebut. Alahkan baiknya, anggaran perjalanan dinas luar negeri dialokasikan untuk keperluan lain misalnya bantuan masyarakat terdampak ekonomi akibat kenaikan BBM.
“Jika mereka masih berkeras untuk tetap menghambur-hamburkan uang rakyat, kami berharap Kementerian Dalam Negeri dapat membatalkan rencana ini,” pungkasnya. (zas)
