KOBEK CIKARANG-Sejumlah proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014-2015 di Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (BMPSDA) Kabupaten Bekasi senilai Rp7,5 miliar lebih yang diduga bermasalah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.
Dugaan terjadinya korupsi dalam sejumlah proyek itu, dilaporkan Dewan Pimpinan Pusat National Corruption Care (NCC) ke Kejati Jawa Barat. Surat bernomor300/DPP-NCC/IX/2016, perihal Persengkongkolan dan Indikasi Tindak Pidana Korupsi di Dinas Bina Margadan Tata Air Kabupaten Bekasi.
DPP NCC sebagai lembaga independen yang secara intens menyoroti perilaku koruptif di semua sektor masyarakat dan menyikapi komitmen tegas Presiden Joko Widodo dalam memberantas segala bentuk korupsi. Laporan ini diharapkan segera diusut dan menyeret pelakunya ke meja hijau.
Ketua Umum NCC Parluhutan Sinaga kepada Koran Bekasi mengatakan, sejumlah proyek yang diduga bermasalah itu, di antaranya terkait pemalsuan dokumen kontrak pada tahun anggaran 2014 yaitu kegiatan penanggulangan banjir terintegrasi kali mengseng/ kali gambang Rt. 01/23, sektor 5 Kelurahan Babelan paket 2 sebesar Rp.404,794,000 oleh CV. IT dan kegiatan pembangunan saluran pembuang gor Kab. Bekasi paket 3 sebesar Rp.1.872.295.000 oleh CV. TB (kedua dokumen kontrak sama dengan nama CV yang berbeda dan kegiatan yang berbeda).
Kemudian proyek pembuatan sumur bor (satelit) pada tahun anggaran 2014 di 75 titik diduga kuat sarat tindak pidana korupsi. Pembuatan sumur tersebut terkesan asal jadi. Seperti hasil investigasi tim ke lokasi pembangunan sumur bor di Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan. Air yang keluar asin dan tidak dapat digunakan masyarakat, Mesin jet pum tidak memiliki penutup, Instalasi listrik tidak memiliki penutup yang dapat membahayakan di Perumahan Asri Pratama Rt.06/08 Desa Sukadami, Kec. Cikarang Selatan, Sumur sudah tidak dapat digunakan lagi, tidak ada penampungana airnya, sedangkan penopang bangunan sudah rapuh dan tak ada penutup mesin jet pum. Seperti di SMP Negeri 6 Tambun Selatan, tembok penampungan air yang melengkung dan retak, instalasi listrik yang tidak tertutup, kran yang tidak berfungsi, tembok sudah retak-retak, tidak ada penutup mesin jet pump.
Proyek yang sama di SMP Negeri 3 Tambun Selatan, SMP Negeri 3 Cibitung, SDN Tambun 04, SDN Tambun 10, SDN Tambun 01.
Menurut Parluhutan Sinaga, hasil audit BPK tahun anggaran 2014 pada Dinas ini ditemukan jumlah paket pekerjaan yang tercantum dalam DPPA, Surat Keputusan Bupati dan realisasi SP2D tidak sama. Nilai realisasi SP2D belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati. Di samping itu, nilai hibah atas pekerjaan lening/saluran irigasi tidak sesuai dengan harga perolehan.
Penyimpangan pada tahun 2015 merupakan sekitar 2000 paket lebih di Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi ditemukan, salah satu contoh pengerjaan proyek sebagai pintu masuk aparat Kejaksaan Tinggi Bandung untuk mengungkap perbuatan kotor oknum pejabat, yaitu pekerjaan peningkatan pembangunan jalan lingkungan di Kecamatan Muara Gembong sebesar Rp.5.223.979.000. Seharusnya proyek itu untuk pembuatan jalan coran, ternyata fakta di lapangan sesuai dengan foto jalan tersebut, dibangun dari vaping tanpa melalui prosedur perubahan addendum, hingga mengakibatkan adanya perbuatan melanggar hukum tindak pidana korupsi.
Ketika Tim NCC menanyakan pengerjaan proyek yang seharusnya coran tetapi faktanya vaping, pejabat di Dinas tersebut tidak bisa menjawab dan menunjukan bukti adanya perubahan berita acara proyek tersebut. Parluhutan meminta kasus itu segera ditindaklanjuti dan menyeret oknum yang diduga bermain dalam proyek ini ke meja hijau. (man)
