Ilustrasi
KOBEK KOTA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) Kota Bekasi, diduga main mata untuk memploting sejumlah paket proyek besar kepada kontraktor (pengusaha) tertentu.
Salah satunya adalah PT Karaga Indonusa Pratama (PT KIP) yang mengerjakan proyek kolam retensi (tandon) di Kecamatan Rawalumbu dengan nilai Rp 2,8 miliar lebih.
Hal itu dikatakan Ketua DPC Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kota Bekasi Herman Sugiyanto kepada Kobek, Jumat (3/3). Menurutnya, PT KIP diduga dapat memenangkan tender karena kelompok kerja (Pokja) KLPBJ tidak melakukan verifikasi dengan benar.
“Kami menduga ada persekongkolan jahat dalam meloloskan kegiatan ini. Jadi, PT KIP, KLPBJ dan DPUPR telah melanggar Peraturan Presiden (Pepres) nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, kami akan teruskan masalah ini ke penegak hukum, “ ancam Herman.
Menurut dia, PT KIP mendapat kegiatan pembangunan tandon Bojong Menteng dengan nilai Rp 2.869.177.000 yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2016 dari Dinas Bina Marga dan Tata Air (sekarang DPUPR). Namun, dalam pelaksanaannya diduga terdapat kelebihan sisa kemampuan paket (SKP).
Dia juga menduga KLPBJ dan DPUPR ada unsur kesengajaan dalam meloloskan perusahan tersebut tanpa melihat SKP-nya.
Pasalnya, perusahan tersebut dalam tahun 2016 sudah ada sembilan pekerjaan yang bersamaan untuk dilakukan. Sehingga, kata Herman, KLPBJ dan DPUPR diduga bersekongkol jahat untuk meloloskannya.
Sejumlah proyek yang dilaksanakan PT KIP tahun 2016, kata Herman, penataan bangunan kawasan strategis Kecamatan Saparua, Kelurahan Maluku Tengah. Banprov PDAM Lingga Kabupaten Lingga. Pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi air baku di Pulau Pandan, Kota Jambi.
Pembangunan TPA sampah Kota Masohi. Optimalisasi SPAM Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pembangunan TPA Sindangrasa Kabupaten Ciamis dan pembangunan booster.
Pekerjaan pembangunan tandon Bojong Menteng dan pembangunan dan pemasangan jaringan pipa air limbah Gatot Subroto sisi selatan, lanjut Herman, bersumber dari APBN dan APBD dalam satu tahun.
“Padahal, dalam pasal 19 Pepres nomor 4 tahun 2015 sudah jelas, untuk usaha kecil, nilai kemampuan paket 5 dan untuk usaha non kecil, nilai kemampuan paket 6,“ kata dia.
Menanggapi hal itu, Kepala KLPBJ Kota Bekasi Asep Kadarisman, berdalih tidak mengetahui kejadian tersebut. Sehingga dia berencana akan melakukan pemanggilan terhadap kelompok kerja (Pokja) KLPBJ.
“Nanti bang, mesti ditanya dulu sama Pokjanya. Senin ketemu sekalian sama Pokjanya,” kata Asep Kadarisman.
Sementara Kepala DPUPR Kota Bekasi Tri Adhianto, tidak mau mengomentari dugaan persekongkolan dan selisih kemampuan paket (SKP) PT KIP.
“Tanya ke ULP saja, itu surat dari Asep, “ kata Tri, di sela peletakan batu pertama gardu listrik milik PT PLN di Rawalumbu, Jumat (3/3). (tgm)
