Anim Imamudin (kanan)
KOBEK KOTA – Program kartu sehat berbasis nomor induk kependudukan (KS-NIK) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menuai kontroversi. Pasalnya, KS-NIK yang dinggap ‘sakti’ dan dapat digunakan berobat ke seluruh rumah sakit (RS) ini mulai mendapat keluhan dari beberapa warga.
Bahkan, salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengaku ditolak berobat di salah satu RS swasta. “Beberapa hari yang lalu saya datang ke salah rumah sakit untuk periksa ke poli umum. Namun saat ada di meja pendaftaran saya tanya sama petugas apakah bisa pakai KS-NIK atau tidak. Ternyata jawaban petugasnya tidak bisa tanpa memberi alasan yang kongkret,” ujar salah satu warga Bekasi Selatan yang enggan disebut jati dirinya kepada Koran Bekasi, Senin (17/7).
Menurutnya, penolakan penggunaan kartu sehat berbasis NIK merupakan salah satu bukti bahwa program Pemkot Bekasi tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Akibatnya, dia pun terpaksa harus membayar dengan uang tunai untuk biaya perobatan di RS tersebut.
Tim Koran Bekasi pun akhirnya melakukan investigasi ke salah satu RS swasta. Berdasarkan investigasi, tim Koran Bekasi pun mendapatkan jawaban yang sama, KS-NIK tidak bisa digunakan. Hal itu juga diakui salah satu petugas RS swasta yang tidak bersedia disebutkan namanya,
Menurut pengakuan pegawai RS swasta tersebut, KS-NIK tidak berlaku untuk pasien poli umum dan rawat jalan. Alasannya, KS-NIK hanya berlaku untuk pasien emergency dan rawat inap dengan waktu hingga pukul 16.00.
Koran Bekasi pun mencoba mewawancarai salah satu karyawan RS swasta lainnya. Dalam wawancara via telepon seluler, karyawan yang juga tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa Pemkot Bekasi belum ada kerjasama (MoU) antara RS swasta tempatnya bekerja.
“Memang belum ada MoU, tapi semua rumah sakit diwajibkan menerima pasien, karena sudah ada instruksi dari Pak Walikota,” jelasnya.
Untuk itu, anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Anim Imamuddin meminta Pemkot Bekasi segera melakukan MoU dengan seluruh RS yang menerima KS-NIK. Menurut dia, hal ini patnya demi tertibnya administrasi dan kejelasan agar tidak ada lagi penolakan pasien pengguna KS-NIK.
“Saya turut mengapresiasi program kartu sehat berbasis NIK yang dikeluarkan Kota Bekasi agar masyarakat bisa berobat secara gratis, ini sangat bagus. Namun hal ini perlu diperhatikan, kalau memang belum ada MoU segera dibuatkan MoU antara RS swasta dengan Pemkot Bekasi. Saya berharap program ini bisa dilanjutkan sebagai program jangka panjang. Dan untuk menjaganya perlu ada kejelasan administrasi yang baik,” katanya, Senin (17/7).
Politisi PDI Perjuangan ini juga memberikan warning kepada Pemkot Bekasi agar tidak telat membayar klaim kepada pihak rumah sakit. Menurut Anim, kejadian tersebut seringkali terjadi sehingga banyak rumah sakit yang berdalih kamar rawat inap penuh
“Jangan sampai seperti kejadian yang sudah-sudah. Saya banyak mendengar keluhan-keluhan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Banyak yang terlambat menerima pembarayan klaim dari BPJS. Jadi pihak rumah sakit khususnya yang swasta kesulitan untuk membayar gaji karyawan dan membeli obat-obatan. Semoga Pemkot Bekasi bisa langsung mencairkan biaya klaim ke rumah sakit yang menerima kartu sehat Kota Bekasi,” bebernya.
Menanggapi hal itu, Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengaku geram bila ada RS yang menolak pasien. Dirinya juga meminta kepada masyarakat agar menghubungi call centre Pemkot Bekasi bila ada RS yang menolak pasien pengguna KS.
“Hormati dan hargai upaya-upaya kemanusiaan buat umat, apapun sukunya dan agamanya. Jelaskan KS yang ditolak atas nama siapa (NIK) dan sakit apa. Jika pasien ditolak hubungi call centre 1500-444 atau 119,” pungkasnya. (jim)
