Oleh Zulkarnain Alregar
HAMPIR semua unsur muspida (musyawarah pimpinan daerah) di Kota Bekasi menjadi saksi hidup atas peluncuran secara resmi angkutan massal bernama Trans-Patriot pada Senin, 18 Desember 2017, atau sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bus tiga perempat—begitu biasa disebut–dengan kapasitas 21 penumpang pun langsung diujicoba mengangkut penumpang.
Memang, ketika itu Kabid Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan mengatakan, baru ada tiga armada bus yang siap dioperasikan dari sembilan unit yang dipesan. Pemkot mengalokasikan anggaran hingga Rp 11 miliar untuk membeli bus tersebut. Dan uji coba sementara berada di dua trayek yaitu Terminal Bekasi-Pondok Gede dan Harapan Indah-Terminal Bekasi. Karenanya, selama tiga minggu sosialisasi sejak diluncurkan, tidak dikenakan biaya alias gratis.
Di satu sisi, sebagai warga Kota Bekasi, saya cukup bangga dengan peluncuran Trans-Patriot ini. Jelas, akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi penumpang, khususnya warga Kota Bekasi. Namun, di sisi lain, saya justru sangat kecewa karena sejak peluncuran, hingga detik ini saya belum pernah sekalipun melihat wujud bus dimaksud.
Jadi, bagaimana mungkin ada sosialisasi gratis dan wifi gratis di dalam bus, lha wong bisnya aja gak ada. Jangankan sembilan, tiga yang disebut-sebut saja belum pernah kelihatan wujudnya di Kota Bekasi. Bukankah ini pembohongan publik?
Sebut saja ketika seminggu setelah peluncuran. Saya mencoba menunggu bus Trans-Patriot di tiga halte di Harapan Indah. Ini saya lakukan hanya sekadar untuk menjawab pertanyaan warga; apa benar ada sosialisasi bus Trans-Patriot secara gratis selama tiga minggu sebagaimana pemberitaan di sejumlah media cetak dan online?
Dugaan saya tak meleset; kalau peluncuran bus dimaksud hanya ansor alias ‘angin sorga’ buat warga. Jangankan bicara wujud busnya, tiga petugas keamanan di tiga halte Harapan Indah itu mengaku sama sekali tak pernah mendengar ada bus bernama Trans-Patriot. Jadi, jangankan hilir mudik atau melakukan sosialisasi, wujud busnya saja tak pernah ada, walau hanya sekadar tiga unit.
Kekecewaan yang saya rasakan ketika itu dan hingga kini, sama dengan yang dirasakan warga Kota Bekasi lainnya.
Aneh ya, Trans-Patriot sebagai produk perdana 27 anggota Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB) terhitung sejak dilantik 10 April 2017, justru bukan sebuah solusi atas ruwetnya persoalan moda transportasi di Kota Bekasi, malah sebaliknya, membuatnya makin runyam dan mengecewakan masyarakat banyak. Apalagi, anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan halte bus Trans-Patriot, pastinya tidak sedikit.
Saya pun jadi bertanya-tanya, buat apa membentuk DTKB kalau selama delapan bulan bekerja, produk yang dihasilkan hanya sebuah plagiat. Bukankah moda transportasi bus tiga perempat itu sudah ada di sejumlah kota di Tanah Air, pun dengan nama yang sama di depannya, Trans-…?
Ironisnya lagi, sudahlah produknya plagiat dari daerah lain, peluncurannya pun ternyata tak mulus. Berdalih menunggu pembentukan BUMN (Badan Usaha Milik Daerah) sebagai pengelola operator bus dengan kapasitas 21 penumpang ini, produk plagiat tersebut pun dijanjikan akan meluncur paling lambat Februari. Saya pun tak yakin itu bisa terwujud, karena besok sudah masuk Februari.
Jangan-jangan, nasib Trans-‘Plagiat’ ini akan sama dengan angling alias angkutan lingkungan yang tahun lalu juga diluncurkan dengan tujuan yang sama, memberikan kenyamanan dan keamanan bertransportasi bagi warga Kota Bekasi di kawasan perumahan. Nyatanya, hingga kini nasib angling makin tak karuan, antara ada dan tiada.
Pastinya, saya maupun warga Kota Bekasi lainnya tak berharap itu terjadi. Apalagi, membuat kebijakan dan produk serba terburu-buru dan asal jadi. Pun, menyedot anggaran yang cukup besar dari APBD yang nota bene pajak yang dikutip dari warga. Betulkan…?
