KOBEK KOTA – Janji Walikota Bekasi Rahmat Effendi tentang program berobat gratis bagi masyarakat kurang mampu di rumah sakit swasta, mulai dipertanyakan. Pasalnya, dalam prakteknya masyarakat tidak dilayani kalau hanya membawa Kartu Keluarga (KK), karena diam-diam Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi membuat kartu sehat berbasis nomor induk kependudukan (NIK).
Akan tetapi, hingga kini pencetakan kartu sehat berbasis NIK untuk masyarakat belum juga kelar, dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi.
Sementara, Kepala Bidang pelayanan pendaftaran penduduk Disdukcapil Jamus Rasidi menjelaskan, pencetakan kartu sehat berbasis NIK bukan pada jajarannya.
Dia malah mengklaim yang melakukan pencetakan adalah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi.
“Kita tidak mengeluarkan kartu sehat itu, semuanya kembali lagi ke Dinsos, “ kata Jamus, kepada Kobek Selasa (31/1)
Menurut Jamus, jajaranya hanya melakukan pencatan saja kepada warga bekasi yang mendapatakan kartu sehat tersebut.
“Kita hanya layanan admistrasi saja, “ katanya.
Tempat terpisah Teti Hamdayani, kabid Penanggulangan Masyarakat Miskin (PMM) Dinsos menolak jajaranya dikatakan melakukan pencetakan kartu sehat.
Karena, dirinya beserta jajaranya hanya mendata masyarakat miskin yang berhak mendapatkan kartu ini.
Apalagi kata Teti, mata anggaran kartu sehat tersebut tidak ada di Dinsos. Karena sepengetahuannya yang melakukan pencetakan adalah pihak Disdukcapil.
“Bukan kita yang melakukan pencetakan kartu sehat tersebut,” kata Teti, di ruang kerjanya.
Disinggung tentang lambatnya pencetakan kartu sehat tersebut, sehingga masyarakat Kota Bekasi menilai program walikota hanya pencitraan, karena kreteria yang berhak mendapatkan kartu ini tidak jelas, Teti mengaku sudah cukup jelas dalam keputusan walikota (Kepwal).
“Sudah ada Kepwal nomor 460/Kep.492-Dinsos/8/2016 tentang kreteria keluarga tidak mampu di Kota Bekasi, “ tegasnya. (tgm)
