Walikota Bekasi Rahmat Effendi di hadapan para guru non PNS
KOBEK KOTA-Walikota Bekasi Rahmat Effendi menerima 478 guru Non PNS yang bertugas di SMA/ SMK se-Kota Bekasi terkait alih kelola Sekolah Menengah Atas ke Provinsi Jawa Barat per-1 Januari 2017.
Mereka mempertanyakan kejelasan statusnya di Kota Bekasi. Dan meminta Walikota Bekasi mengambil kebijakan atas perubahan tersebut.
Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan persoalan pengelolaan SMA/ SMK yang diambilalih Provinsi Jawa Barat pada Januari 2017, sudah bukan kewenangan Pemkot Bekasi, termasuk persoalan honor.“Kewenangan itu sekarang sudah di Provinsi Jawa Barat”, kata Walikota.
Yang bisa dilakukan menurut Rahmat Effendi adalah menentukan pilihan dengan membuat pernyataan memilih mengabdi di Kota Bekasi atau mengabdi sebagai guru di Provinsi Jawa Barat.
Ia meminta para guru Non PNS itu membuat pernyataan dan mengirimkan Curiculum Vitae (CV), untuk menentukan pilihan. “Saya minta hari kamis, data kalian sudah ada di meja saya, tentukan pilihan kalian mau di mana, sebab semuanya ini yang menentukan pilhan itu kalian”, tandasnya.
Sementara itu Kordinator Guru Dadan S.Pd mengatakan, mereka masih menginginkan mengabdi di SMA/ SMK di Kota Bekasi.” Kami masih mau menjadi pegawai di Pemkot Bekasi,kami berharap perlindungan Walikota Bekasi”, kata Dadan.(man)
