KOBEK KOTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dituding ada main dalam pengelolaan dana Corporate Social Reponsibility (CSR) yang bersumber dari para pengusaha. Pasalnya, Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (LPTJSL) tidak dibentuk sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2015 tentang pedoman tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Bekasi.
Dalam Perda tersebut sudah diatur tata cara pengelolaan dana CSR dan program pemerintah daerah. Dalam pasal 10 misalnya, dibentuk juga LPTJSL yang bertanggungjawab atas pemberian dari perusahaan. Anehnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi tidak membenarkan jika perda tersebut dilakukan penarikan pajak dan retribusi.
“Kalau Perda nomor 15 tahun 2012 tentang retribusi IMB, tetap berlaku dan tetap ada pengenaan retribusi, “ kata Sekertaris DPMPTSP Kota Bekasi Lintong Ambarita kepada Kobek.Jika melihat data dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Perda Kota Bekasi yang dicabut karena menghambat investasi ada lima, Perda nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Bekasi.
Perda nomor 14 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan, Perda nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Perda nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan dan Perda nomor 38 tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah.
“Kalau pajak air bawah tanah plus ijinnya sudah diambil alih Provinsi. Jadi kita tidak ada lagi produk air bawah tanah, “ ucapnya.
Menurut Lintong, memang ada beberapa Perda yang dilarang oleh Kemendagri terkait menghambat investasi. Akan tetapi, lanjut Lintong, hingga kini pihak legislatif tidak pernah melakukan pencabutan terhadap Perda tersebut.
Menurut Lintong, Perda tersebut berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi, sehingga mereka juga sering membuat surat telahaan atau surat ke Kemendagri terkait perda yang dilarang.
“Namun kita lihat dulu, Perdanya dilarang sedangkan Undang-undangnya atau Peraturan Pemerintah saja belum dilarang. Maka kita tetap melaksanakan sepanjang belum ada pencabutan, “ jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Kerjasama Pemkot Bekasi Hanan Tarya, berdalih Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahan hingga kini belum diinpelmentasikan. Apalagi, program dan dana CSR dari perusahan yang dikelolaLPTJSL belum dibentuk.
“Dana CSR ini posisinya masih parsial, di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), “ kata Hanan Tarya kepada Kobek.
Menurut Hanan, perda nomor 6 tahun 2015 ini adalah salah satu yang dibentuk atas inisiatif Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Kota Bekasi. Tapi, perda ini juga salah satu yang dianulir oleh pemerintah pusat karena dianggap menghambat invenstasi.
“Bagian hukum sedang melakukan perubahan perdanya dulu. Sehingga posisi kelembagaan CSR ini belum terbentuk. Sedangkan perda yang ada sekarang belum jadi pedoman dan masih parsial, “ kata dia. (tgm)
