KOBEK KOTA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi mengajukan permohonan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui kerugian Negara dalam proyek pembangunan Stadion Mini Pondokgede. Diharapkan, hasil audit segera diketahui agar penyidik kejaksaan langsung menetapkan nama-nama tersangka.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kota Bekasi Febrianda Ryendra mengatakan, pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan Stadion Mini Pondokgede sudah memasuki tahap penetapan tersangka. Artinya, pengumpulan bahan keterangan (baket) dan bukti-bukti sudah lengkap. Tinggal menunggu hasil audit BPK untuk mengetahui kerugian negara yang terjadi dalam proyek tersebut.
“Kami sedang mengajukan permohonan investigasi tentang kerugian Negara ke BPK Provinsi. Setelah mengetahui kerugian negara, baru kami segera menetapkan nama-nama tersangkanya,” ujar Ferianda kepadaKobek.
Surat permohonan baru diajukan pada Selasa (2/5) hari ini ke BPK Jabar .Febrianda punya keyakinan, hasil audit tersebut dapat diketahui dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Mudah-mudahan saja hasilnya cepat diketahui biar kami bias menetapkan nama-nama tersangka,” tandasnya.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Bangsa (APPB) Bekasi telah melakukan aksi demo ke kantor Walikota Bekasi dan Kejari Kota Bekasi. Demo tersebut terkait penuntutan dan penyelidikan indikasi korupsi dalam pembangunan tiga stadion mini yang hingga saat ini belum ada kejelasan.
Dalam aksi demo, APPB menuntut kejelasan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tiga stadion mini yang melibatkan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi. Mereka juga mendesak Walikota Bekasi Rahmat Effendi segera mencopot Kepala Disperkimtan Dadang Ginanjar yang dianggap paling bertanggungjawab dalam proyek tersebut.
“Dadang Ginanjar tidak layak menjabat sebagai Kepala Disperkimtan dan harus segera dicopot dari jabatannya,” kata Mulyadi selaku coordinator aksi demo beberapa waktu lalu.
Selain pencopotan Dadang Ginanjar, APPB juga menuntut pengusutan tuntas kasus tersebut.Mahasiswa juga mengancam akan melakukan unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dengan membawa massa yang lebih banyak lagi, apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Kami meminta Walikota Bekasi jangan diam saja. Kami tidak akan rela Kota Bekasi diwarnai dengan aksi tipu-tipu oknum pejabat yang menyalahi visi misi kota ini,” tegas pendemo.
Seperti diketahui, proyek pembangunan Stadion Mini Pondokgede tahun 2015 dan 2016 diduga ada kekurangan volume pekerjaan sehingga tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak.Pada tahun 2015, pembangunan stadion mini tersebut dikerjakan CV Cipta Karya dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar. Kemudian dilanjutkan pada 2016 oleh PT Antippada Bratasena dengan nilai kontrak Rp3,7 miliar.
Dalam pelaksanaan pembangunan, diduga pipa instalasi listrik berada di luar tembok atau dinding dan tidak tertanam di dalamtembok.Kemudian, sesuai spek harusnya ada dua ruang ganti atlit di sebelah kanan dan kiri podium, namun fakta di lapangan tidak sama.
Pembangunan stadion mini tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi mendorong masyarakatnya agar gemar berolahraga.Stadion mini yang dimaksud berupa lapangan sepakbola yang dilengkapi dengan area tribun penonton, lintasan jogging, serta fasilitas pelengkap seperti kamar mandi dan mushola.
Stadion mini di Kecamatan Pondok Gede merupakan yang dibangun mulai dari nol. Sedangkan di Bekasi Timur dan Mustikajaya sudah ada lapangan eksistingnya. Setelah di tiga kecamatan tersebut, Disperkimtan juga akan kontinyu membangun stadion mini hingga seluruh kecamatan di Kota Bekasi memiliki masing-masing satu buah. Namun sangat disayangkan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan sudah terindikasi penyimpangan. (gar)
