PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) berpeluang besar mengambil tampuk pimpinan DPRD Kota Bekasi periode 2019 – 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang diperoleh Koran Bekasi, PKS berada di posisi pertama dengan meraup 267.330 suara. Hasil Pileg 2019 tentunya akan mengubah komposisi pimpinan DPRD Kota Bekasi dari yang sebelumnya dipegang PDI Perjuangan.
Sesuai dengan UU MD3, partai pemenang pemilu dan sesuai suara proporsional nantinya yang menduduki pimpinan di DPRD. Tapi siapa dan bagaimana kriterianya, diserahkan kembali ke internal partai.
Di Kota Bekasi sendiri belakangan nama Chairoman J Putro santer disebut sebagai calon kuat Ketua DPRD. Politisi fenomenal yang membacakan hasil Pansus 31 di sidang Paripurna ini masuk dalam daftar internal Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Bekasi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara kepada Koran Bekasi, Kamis (23/5).
Heri juga mengatakan, pihaknya masih tetap fokus dengan kegiatan bulan Ramadhan. “Insya Allah salah satunya (Chairoman). Jadi untuk penentuan ketua sampai saat ini kita masih fokus dengan beberapa kegiatan Ramadhan. Tapi saya pastikan semua kader PKS yang kemarin jadi calon anggota dewan terpilih (12 anggota) siap dan punya kelayakan untuk mendapatkan amanah itu. Habis Idul Fitri kita akan matangkan,” jelas pria yang juga duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi itu.
Ia juga menyebutkan, kriteria calon pimpinan DPRD dari Fraksi PKS. Pertama menurut Heri, calon Ketua DPRD dari PKS wajib memiliki loyalitas kepada partai dan pimpinan. Selain itu, menurutnya harus memiliki komunikasi yang baik dengan seluruh stake holder termasuk dengan insan pers.
“Mempunyai daya dukung baik internal maupun eksternal. Memiliki pemahaman yang terbaik terhadap tupoksi legislatif. Serta memiliki ketahanan keluarga yang solid,” tegas Heri.
Selain itu, calon Ketua DPRD dari PKS nantinya harus bisa mengangkat martabat dan marwah lembaga dan anggota legislatif. Tak hanya itu, memiliki daya tawar yang kuat dalam menjalankan fungsi kontrol menurut Heri juga wajib dimiliki Ketua DPRD dari PKS nantinya.
Heri menambahkan, posisi PKS sebagai oposisi pemerintahan Rahmat Effendi juga dapat berubah sesuai dengan kepentingan warga Kota Bekasi ke depan. “Mampu menjembatani dan mengadvokasi serta memberikan pelayanan untuk warga Kota Bekasi yang lebih baik lagi. Posisi kami (PKS) bisa oposisi dan bisa menjadi mitra,” tutup Heri. (jim)
0 
0
