POLEMIK Kartu Sehat berbasi NIK (KS-NIK) semakin berlanjut. Kini Fraksi PDI Perjuangan ikut angkat bicara soal penerbitan kartu KS – NIK. Dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu, dalam pandangannya, PDI Perjuangan juga fokus terhadap penyelarasan gagasan dan praktek, terutama penerbitan KS-NIK.
Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan Anim Imamuddin, KS-NIK merupakan program Pemerintah Kota Bekasi yang dikembangkan dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dimana pembiayaannya ditanggung APBD melalui program Surat Keterangan Tak Mampu (SKTM) bagi warga yang tak mampu dan rentan miskin karena penyakitnya.
Namun, seiring berjalannya waktu, isu adanya defisit anggaran mulai berdampak pada pengguna KS-NIK yang mengakibatkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Seiring terjadwalnya agenda-agenda politik Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019, menurut partainya, masyarakat mengalami derajat kesulitan dalam penggunaan KS sehingga berimplikasi pada derajat kepercayaan kepada Pemkot Bekasi.
“Problem yang ada adalah ketidaksesuaian produk kesehatan tersebut dengan semakin tingginya masalah pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Terlebih Kartu Sehat bebasis NIK belum terintegrasi dengan BPJS,” kata Anim, Kamis (23/5).
Permasalahan tersebut, menurut Anim dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sesuai Instruksi Presiden No 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), selain Pemerintah Daerah menyediakan Data NIK warganya bagi sistem kepesertaan, pemerintah daerah melaui Gubernur, Bupati, dan Walikota agar mendaftarkan warganya dalam program JKN, baik subsidi maupun kemandirian, serta meningkatkan sarana dan prasarana.
“Dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan, keberadaan Kartu Sehat Berbasis NIK telah dirasakan manfaatnya, namun dalam beberapa hal perlu segera disempurnakan sehingga memiliki daya proteksi bagi penggunanya,” terang Anim.
Strategi yang digunakan menurutnya adalah dengan mengembangkan kerjasama lebih luas, dari 33 rumah sakit (RS) yang telah bekerjasama dengan BPJS, menjadi 42 RS, khususnya dari 2 Rumah Sakit Type B yang bekerja sama dengan BPJS menjadi 5 RS sebagai fasiltas yang dapat melayani kegawatan dan layanan intensif.
“Jika selama ini masih ditemukan beberapa kendala untuk dapat dilayani di RS swasta, saat ini pemegang KS sudah tidak dibedakan dalam hal aksesibilitas, di lapangan berdasarkan pantauan lebih mudah dibanding pemegang kartu BPJS,” terangnya.
Dengan berbasis NIK, menurut Anim, lebih menjamin semua warga Kota Bekasi tanpa terkecuali untuk dapat dilayani RS yang bekerja sama, baik di dalam wilayah Kota Bekasi maupun di 20 RS di luar Kota Bekasi.
Dengan sistem yang dimiliki (berbasis NIK), kata Anim juga data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara efektif untuk menilai atau mengevaluasi akuntabiltas program KS-NIK oleh satuan perangkat daerah terkait selama setahun berjalan dan selanjutnya diperbaiki. (jim)
0 
0
