SEJUMLAH kontraktor mempertanyakan integritas dan kemampuan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Hal itu dikatakan salah satu kontraktor peserta tender 28 proyek kegiatan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) yang dibatalkan belum lama ini.
Menurut pengusaha yang tidak bersedia disebut jati dirinya, integritas Pokja ULP dipertanyakan karena diduga ada oknum yang membagikan flashdisk berisi kerangka acuan kerja (KAK) dan rencana anggaran biaya (RAB) kepada pengusaha yang mendapat plotingan.
Menurutnya, dengan adanya pembatalan 28 tender kegiatan Disperkimtan tersebut, membuktikan bahwa Pokja ULP tidak berpihak kepada program Pemkot Bekasi dalam melaksanakan pembangunan.
Sedangkan terkait kemampuan, katanya, dari ratusan perusahaan yang menjadi peserta lelang dan mengajukan penawaran, harusnya dapat dipilih salah satu yang layak menjadi pemenang lelang dengan segala pertimbangan juridis normatif.
“Masa dari ratusan pengusaha yang menjadi peserta lelang dan mengajukan penawaran tidak ada yang layak jadi pemenang. Kalau mau jujur, tidak ada yang sempurna dokumen penawaran dimanapun di Indonesia ini. Tinggal kemampuan Pokja ULP menganalisa secara objektif dan subjektif supaya tercapai tujuan yang diinginkan oleh Pemkot Bekasi. Bukan tujuan pribadi oknum tertentu,” katanya kepada Koran Bekasi, Kamis (23/5).
Seperti diketahui, LPSE Kota Bekasi membatalkan 28 tender proyek Disperkimtan dengan alasan tidak ada penawar yang lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Pembatalan ini menimbulkan keresahan sejumlah kontraktor peserta tender yang sudah mengeluarkan biaya dan tenaga untuk mengajukan penawaran.
Informasi yang diperoleh Koran Bekasi, pembatalan itu disampaikan
Kelompok Kerja (Pokja) II Pemilihan Penyedia melalui web LPSE Kota Bekasi. Akibatnya, sejumlah kegiatan pembangunan kantor kelurahan, puskesmas, pembangunan RSUD Tipe D, dan lanjutan pembangunan sejumlah sekolah tertunda pelaksanaannya.
Pembatalan 28 tender proyek kegiatan pembangunan di Disperkimtan ini diduga karena ada paket plotingan oknum yang ‘Kena Sodok’ kontraktor lain.
Menanggapi hal ini, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi Hermon Dekristo melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Kota Bekasi Slamet mengatakan akan melakukan penyelidikan alasan pembatalan 28 tender proyek Disperkimtan tersebut.
Menurut Slamet, pembatalan tender tersebut belum diketahui pihaknya. Alasannya, Disperkimtan tidak pernah meminta pendampingan hukum kepada
Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Kota Bekasi.
“Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan lelang kegiatan, Kelompok Kerja (Pokja) II Pemilihan Penyedia LPSE Kota Bekasi dan Disperkimtan tidak pernah melibatkan TP4D. Jadi, kalau ada pembatalan lelang pun kami tidak tahu,” kata Slamet kepada Koran Bekasi di ruangan Kepala Kejari Kota Bekasi Hermon Dekristo.
Slamet juga mengakui sudah mendapat informasi sebelumnya terkait kekisruhan pelaksanaan tender proyek Disperkimtan. Tapi, dengan alasan belum ada kerugian negara, dia tidak melakukan penyelidikan.
Terkait rencana penyelidikan ini, dia pastikan setelah mendapat persetujuan dari Hermon Dekristo selaku pimpinan tertinggi di Kejari Kota Bekasi.
“Jadi, penyelidikan akan kami lakukan setelah proses pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan calon legislatif (pileg) selesai dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019,” katanya meyakinkan. (gar)
0 
0
