0 
0
Polemik soal laporan kerja Panitia Khusus (Pansus) 31 DPRD Kota Bekasi yang merekomendasikan agar KS-NIK diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan, terus berlanjut. Jika sang pembaca Pansus 31 Chairoman J Putro (Ketua Fraksi PKS) menuding bahwa penyusunan pansus merupakan tanggung jawab pimpinan pansus, sebaliknya Dariyanto (Partai Golkar) selaku pimpinan pansus membantah dan punya salinan lain dengan versi berbeda dengan yang dibacakan Chairoman. Ada pemutar balikan fakta?
Menurut Chairoman, seluruh tanggung jawab, mulai dari naskah laporan, konten, dan redaksionalnya bermuara dari pimpinan pansus. Kemudian, setelah pimpinan pansus membuat laporan, maka laporan tersebut diserahkan ke fraksi yang ada di DPRD untuk kemudian dimintai pandangan fraksi. Hanya saja, Ketua Pansus 31 Dariyanto mengaku apa yang dibacakan Chairoman bukanlah naskah yang dibahas dalam Pansus 31.
“Kan ada dua hal, yang pertama laporan pansus, kemudian yang kedua rekomendasi yang diusulkan pansus yang menjadi rekomendasi DPRD. Yang mengeluarkan dia (Daryanto). Yang dibacakan ya yang di paripurnakan. Tanyakan ke Dariyanto kan dia ketuanya, dia yang masukin semua. Kenapa jadi ngasih bola ke orang lain,” kata Chairoman kepada Koran Bekasi, Kamis (23/5).
Ia juga meminta Daryanto untuk menjelaskan sejelas-jelasnya agar tidak berkepanjangan. “Ya tinggal dia yang jelasin bukan orang lain. Yang dibacakan itu yang menjadi persetujuan semua anggota dewan. Mau ada satu versi atau dua versi yang jelas yang di paripurna itu yang diakui. Itukan dari elaborasi poin-poin yang disuarakan dewan saat pembahasan juga dengan eksekutif,” tegas Chairoman.
Ditempat terpisah, Daryanto mengatakan ada dua versi rekomendasi. Menurutnya, apa yang dibacakan saat paripurna harus berdasarkan PP nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan LKPJ Kepala Daerah. Ia juga mengaku ada ‘human error’, sebab yang seharusnya diperbanyak adalah hasil laporan dan rekomendasi yang sudah disahkan, bukan draft rekomendasi.
“Intinya ada dua versi. Satu itu draft, konsep dari staf. Jadi hasil dari pembahasan itu dibuat konsep. Sementara berdasarkan PP nomor 3 tahun 2007 tentang laporan LKPJ kepala daerah itu kan harus dimuat berbagai unsur. Ada urusan kesehatan, pendidikan, dan kesehatan. Nah di situ tidak ada, makanya human error-nya di situ, yang seharusnya itu yang diperbanyak tapi yang lain malah yang diperbanyak,” kata Daryanto.
Meski demikian, ia tidak mau menuduh bahwa ada sabotase dalam rekomendasi Pansus 31. Dalam waktu dekat Daryanto mengaku akan mengundang para anggota Pansus 31 dan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) untuk mengungkap tabir kebenaran rekomedasi Pansus 31. Ia juga akan berkoordinasi terlebih dulu dengan pimpinan DPRD untuk menyampaikan semua kronologis dari awal pembuatan rekomendasi Pansus 31 dengan apa yang dibacakan saat sidang paripurna.
Menurutnya, hasil rekomendasi Pansus 31 yang disetujui tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa KS-NIK harus diintegrasikan dengan BPJS. Bahkan menurutnya, dalam rekomendasi Pansus 31, dikatakan bahwa KS harus dilanjutkan.
“Ga ada sabotase. Sudah dibuat pernyataan tapi secara detailnya saya akan minta izin dulu ke pimpinan DPRD untuk menyampaikan semua kronologis dari awal sampai dengan dibacakannya rekomendasi pada saat itu. Mereka sendiri termasuk anggota pansus dan dinas pun boleh (datang) karena mereka hadir juga saat pembahasan Pansus 31. Tidak ada pembahasan soal integrasi, yang ada itu soal evaluasi. Makanya saya juga kaget, karena saat itu saya ada musibah dan saya sangat menyayangkan itu,” tegas Daryanto.
Menurutnya, perbedaan dengan yang dibacakan saat sidang paripurna terdapat pada bab rekomendasi. Dalam beberapa hari, ia berjanji akan segera menyampaikan kebenaran soal rekomendasi Pansus 31 kepada masyarakat.
“Nanti akan kami jawab hal-hal yang perlu diluruskan. Hal-hal yang terjadi di masyarakat soal KS-NIK itu bukan diintegrasikan apalagi sampai dihapuskan. Dari semua anggota Pansus 31 silakan tanyakan saja sama semua anggota Pansus 31. Ada ga’ yang setuju bahwa KS dihapuskan. Kita juga minta ke sekwan untuk ambil tindakan atas keteledoran tersebut. Orang jadi berasumsi macam-macam. Yang pasti saya mohon waktu nanti saya jelaskan sendiri. Dan nanti orang yang membuat itu (rekomendasi Pansus 31)kita bikin pernyataan yang penting kita izin dulu ke pimpinan dewan,” tutup Daryanto. (jimmy)
