KOBEK KOTA – Kepala Inspektorat Kota Bekasi Widodo Indrijantoro mengharapkan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil temuan indikasi korupsi tahun 2015 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) selaku penegak hukum. Alasannya, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) sepenuhnya menjadi kewenangan tim auditor.
“Jika ada temuan yang diduga merugikan keuangan Negara tahun 2015, BPK harusnya menyerahkan kepada penegak hukum, agar segera ditindak lanjuti. Pasalnya, waktu 60 hari yang diberikan BPK sudah selesai, dan seharusnya BPK harus aktif dalam permasalahan ini, jangan diam saja,” kata Widodo kepada Kobek, Minggu (30/4).
Seperti, dana Sumbangan Awal Tahun (SAT) yang setiap tahunya dipungut melalui Keputusan Walikota (Kepwal), penyelenggaraan laboratorium bahasa dan laboratorium komputer pada Dinas Pendidikan (Disdik) Rp1,3 miliar lebih, dan Dinas Kebersihan yang diduga telah sengaja menghilangkan potensi pendapatan Rp1,3 miliar lebih yang merugikan negara Rp431 juta.
“Semuanya hasil temuan itu tergantung BPK-nya. Mereka harus proaktif dan bukan kita, “ kata Widodo.
Menurut Widodo, setiap temuan yang didapat oleh tim auditor BPK pejabat negara dan rekanan wajib dan harus ditindak lanjuti, dikembalikan dengan batas waktu yang sudah diatur peraturan pemerintah.
Sayangnya di Kota Bekasi ini mulai dari pejabat negara hingga pelaksana pekerjaan menganggap remeh dengan temuan yang dilakukan BPK.
“Itu harus dikembalikan pada dinas terkait. Setiap ada rekomendasi BPK harus dikembalikan, “ katanya.
Anehnya, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) itu mengaku tidak mengetahui betul berapa jumlah uang yang sudah dipulangkan ke kas daerah. Alasanya, bukti pemulangan itu ada sama sekertarisnya.
“Ntar dicek yang bertanggungjawab di Disdik, “ kelitnya. (tgm)
