KOBEK KOTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat menilai laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari Sumbangan Awal Tahun (SAT) dan Sumbangan Dana Pendidikan (SDP) di Kota Bekasi tidak benar. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tidak mencatat SAT dan SDP bulanan dalam laporan keuangan.
Dalam audit BPK Provinsi Jawa Barat No:40B/LHP/XVIII.BDG/05/2016 tertanggal 31 Mei 2016, kepala bidang (Kabid) Bina Program pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi diminta membuat laporan setiap tahun terkait pemungutan SAT dan SDP tersebut
Seperti diketahui, pemungutan uang SAT dan SDP dilakukan pihak sekolah setiap tahun berdasarkan Keputusan Walikota (Kepwal).Bahkan, pengenaan dana sumbangan sudah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2011/2012.
Pada tahun ajaran 2015/2016, diatur dan ditetapkan melalui Kepwal nomor 422/Kep.342.A-Disdik/VII/2015 tanggal 30 Jui 2015. Dan, sumbangan tersebut diberlakukan kepada 32 sekolah negeri di lingkungan Disdik Kota Bekasi, terdiri dari 18 SMA, 12 SMK, dan 2 SMP.
Dalam audit BPK tahun 2015 yang dimiliki Kobek, proses rekapitulasi menunjukan tidak adanya petunjuk teknis yang secara spesifik mengatur tata kelola, penggunaan hingga mekanisme pelaporan dana SAT dan SDP bulanan. Pasalnya, dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK, dana tersebut belum dilaporkan dan disajikan.
Padahal, Pemkot Bekasi menyajikan pendapatan Laporan Operasional (LO) juga beban (LO) masing-masing Rp4.742.505.546.952,27 dan Rp3.352.085.481.669,03. Pendapatan LO dan beban LO tersebut telah termasuk penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan operasional sekolah (BOS). Bantuan sosial pemerintah pusat, dan dana dari program Corporate Social Responsibility (CSR)
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu, menilai kondisi tersebut tidak patuh dan tunduk terhadap peraturan keuangan pemerintah. Alasannya, karena penerbitan Kepwal tidak dibarengi dengan petunjuk teknis tata kelola keuangan negara.
“Hal seperti itu tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (SAP), “ kata Victor kepada Kobek, Senin (9/1).
Menurut Victor, aturan tetaplah aturan. Jika tidak diikuti aturan, berarti telah terjadi penyimpangan dalam peraturan itu sendiri. Kalau pemerintah membuat aturan, harusnya dijalankan bukannya dilanggar.
“Aturan tetap aturan bos. Tidak boleh dilanggar, jika dilanggar berarti ada KKN, “ katanya. (tgm)
