KOBEK KOTA – Ratusan warga Jatikarya selaku ahli waris tanah yang saat ini dibangun perumahan Perwira Menengah TNI di Jalan Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, menggelar aksi unjukrasa di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Kamis (10/8). Mereka menuntut pihak pengadilan segera membayarkan uang ganti rugi lahan pembangunan jalan tol yang saat ini dititipkan di pengadilan.
Dalam aksi unjukrasa, mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan, “Pak Jokowi, Presiden RI buka mata hatimu segera kembalikan tanah kami masyarakat Jatikarya. Tolong copot pejabat yang tidak mematuhi hukum”. Warga berharap Presiden Joko Widodo ikut campur tangan untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian. Warga mengklaim, jika tanah seluas 48,5 hektar yang dikuasai Mabes TNI itu bukanlah tanah negara. Mereka yang mengaku sebagai ahli waris menyebutkan jika Sertifikat Hak Guna Pakai tahun 1992, yang menjadi alasan pihak TNI, sejatinya telah dibatalkan oleh pengadilan.
“Kami memiliki girik, atas nama Candu bin Godo CS, yang diwariskan kepada anak cucunya. Orang tua kami tidak pernah menjual ke siapa pun tanah itu, kenapa tiba-tiba ada sertifikat tahun 1992,” ucap Saaman bin Jainan, salah satu ahli waris.
Menurut dia, penyerobotan tanah warga ini bermula pada tahun 1992. Pihak Mabes TNI tiba-tiba saja mengklaim memiliki 48,5 hektar tanah di tempat itu. Padahal, kata Saaman, sejak orang tuanya meninggal 18 Agustus 1964, tak ada sedikit pun tanah tersebut yang dipindahtangankan.
“Saya ingat betul, orang tua saya meninggal pada 18 Agustus 1964. Dan, masih memiliki giriknya. Masih ada suratnya, nomornya 298. Tapi mengapa kok bisa diambil. Jual beli saja tidak pernah, ganti rugi pun gak pernah, sampe saat ini. Kalau ada ganti rugi, mana berani saya begini,” jelasnya.
Melihat aksi unjukraja warga, Ketua PN Bekasi Sutarto akhirnya menerima perwakilan warga di ruang sidang pengadilan. Kepada perwakilan warga dia menjelaskan pembayaran ganti rugi tanah belum bisa dilakukan karena ada sengketa gugatan baru terhadap lahan tersebut.
“Kami tidak ada niat mau menahan-nahan yang menjadi hak masyarakat. Tapi, kami harus melakukannya sesuai ketentuan. Untuk itu, kita harus menunggu sampai ada keputusan hukum yang tetap. Saya juga tidak mau salah dan keliru dalam memberikan uang konsinyasi pembebasan lahan itu,” kata Sutarto.
Dia juga mengakui dana konsinyasi pembebasan lahan pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung sebesar Rp218 miliar lebih masih ada di BTN rekening PN Bekasi. Menurut dia, uang itu baru bisa dicairkan setelah kasus hukumnya tuntas.
Sebelum melakukan unjukrasa ke PN Bekasi, warga juga melakukan aksi yang sama di lokasi proyek pembangunan perumahan TNI. Bahkan sempat terjadi pemblokiran jalan dengan cara membentangkan spanduk. Namun aksi itu berlangsung kondusif setelah sejumlah petugas melakukan dialog bersama warga di aula, tak jauh dari lokasi.
Sementara itu, Dani Bahdani selaku kuasa hukum ahli waris, berharap Presiden Joko Widodo turut campur tangan menyelesaikan masalah ini. Alasannya, Presiden Jokowi pernah menyatakan untuk mengembalikan beberapa lahan yang dikuasai TNI.
Menurutnya, di atas lahan warga Jatikarya yang menjadi kliennya banyak muncul akte jual beli palsu. Bahkan, ada jual beli dilakukan orang yang sudah meninggal dunia. Pelakunya juga sudah ada yang dihukum. (gar)
