KOBEK KOTA – Kepala Divisi Inventarisasi dan Pengendalian Aset Perum Jasa Tirta (PJT) II Andriyanto mengatakan, lahan milik Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak pernah dijual. Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi juga tidak pernah diberi izin untuk melakukan pembongkaran rumah warga Pekayon Jaya yang berdiri di atas lahan PJT II.
Hal itu dikatakan Andriyanto dalam surat yang dilayangkan kepada salah seorang warga korban penggusuran di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, tertanggal 31 Oktober 2016.
Dalam surat dijelaskan, pihaknya tidak pernah memberikan persetujuan pembongkaran bangunan di atas lahan milik Kementrian PUPR kepada Dinas Tata Kota (Distako) dan Pemkot Bekasi.
Alasannya, lahan milik Kementrian PUPR yang diserah operasikan kepada PJT, merupakan lahan EX-SS Pekayon sebagaimana tercatat dalam inventarisasi barang dengan nomor register 21305A11010202001040.
“PJT tidak pernah memberikan kuasa wewenang atau persetujuan ke pihak Distako Bekasi untuk melakukan pembongkaran bangunan di atas Surat Izin Pemanfaatan Lahan Sementara (SIPLS) milik PJT, “ kata Andriyanto.
Dia menegaskan, pihaknya tidak pernah menjual lahan tersebut ke Pemkot. Namun, dia mengakui bahwa Distako pernah mengundang pihak PJT. Tapi, dalam undangan Distako hanya menanyakan batas-batas tanah pengairan.
“Kami tidak pernah menjual lahan milik Kementrian PUPR ke Pemkot Bekasi. Pihak PJT pernah mendapat undangan dari Distako Bekasi, dimana waktu itu hanya menanyakan batas-batas tanah pengairan PJT,” katanya.
Sementara General Manager Unit Usaha Wilayah I Perum Jasa Tirta II, Dadan Hidayat, mengklaim penertiban bangunan di lahan eks Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi sudah sesuai prosedur.
“Lahan itu memang milik Kementerian PUPR yang diserahoperasikan kepada Perum Jasa Tirta II, sebagimana tercatat dalam daftar inventaris barang dengan luas kurang lebih 6,32 hektar,” terang Dadan melalui surat yang dikirim pada 7 November 2016.
Dadan juga mengakui bahwa Perum Jasa Tirta II tidak pernah memberikan kuasa kepada Dinas Tata Kota Bekasi untuk melakukan pembongkaran bangunan diatas lahan SIPLS milik Perum Jasa Tirta II. Namun, Pemkot Bekasi dalam hal ini Dinas Tata Kota sempat mengundang Perum Jasa Tirta II terkait rencana pembongkaran bangunan.
“Saat itu Dinas Tata Kota sempat mengundang kami, sekaligus menanyakan batas-batas tanah pengairan,” kata Dadan.
Menurut Dadan, berkaitan dengan SIPLS yang diterbitkan Perum Jasa Tirta II dalam rangka pengamanan lahan milik negara, sehingga adanya pengakuan dari masyarakat terhadap lahan milik negara. Selain itu kata Dadan, pihaknya pun menegaskan bahwasanya pemanfaatan lahan oleh masyarakat telah di atur dalam SIPLS yang berlaku selama satu tahun. (tgm)
