KOBEK CIKARANG – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menuding pihak dinas pendidikan (Disdik) tidak tanggap terhadap persoalan guru honorer dan pengadaan meubeler sekolah. Hal itu dikatakan anggota Komisi IV DPRD, Nyumarno menyoroti kinerja jajaran disdik.
Menurut Nyumarno, permasalahan yang masih mendasar di dunia pendidikan Kabupaten Bekasi, kebutuhan sekolah negeri masih kurang, termasuk tenaga honorer TU sampai pengajarnya. Bukan itu saja, sampai dengan kelengkapan meubeler belum terpenuhi secara maksimal.
“Permasalahan status guru honorer saja sampai sekarang belum teratasi, jangka menengah dan jangka panjangnya harus sebisa mungkin menjadi PNS. Sebab, mereka mengabdi sudah ada yang puluhan tahun, namun kepastian untuk menjadi PNS masih sebatas mimpi yang harus diperjuangkan,” kata Nyumarno kepada Kobek, Rabu (16/11).
Harusnya kata Nyumarno, pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ini. Jumlah honorer di dunia pendidikan Kabupaten Bekasi sudah mencapai kisaran 20.900 orang. Jika belum bisa menjadikan mereka PNS karena permasalahan regulasi maka minimal jangka pendeknya adalah standar honor/upahnya harus ditingkatkan.
“Kita berencana honorer di dunia pendidikan yang berjumlah 20.900 orang itu honornya ditingkatkan mulai tahun 2017 nanti. Anggaran yang kita siapkan mencapai kisaran 162 miliar rupiah. Itu sudah klir dalam pembahasan kita Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi dengan Disdik dalam rapat pra KUA & PPAS tahun anggaran 2017, “ tegasnya.
Menurutnya, ada dua hal lagi yang belum terselesaikan, tentang kewenangan SMA dan SMK yang mulai Oktober 2016 kemarin ditarik ke Provinsi. Itu belum selesai dalam pembahasan di Banggar. Dan apakah Banggar akan menganggarkannya.
Sedangkan permasalahan terakhir adalah, kata dia, masalah meubeler di SDN dan SMP. Total data yang ada, sekitar 845 ruang kelas SDN yang butuh meubeler. Sedangkan untuk SMPN sekitar 200 ruang kelas. Itu terjadi lantaran gagal lelang di tahun 2015, sampai dengan Ruang Kelas Baru (RKB) baru yang terbangun pada tahun 2016, namun belum ada mebeulernya. Jika setiap ruang kelas anggarannya Rp50 juta maka Disdik perlu anggaran sekitar Rp52,2 miliar untuk meubeler di SDN dan SMPN. Ini juga belum teranggarkan, dan harus diperjuangkan agar muncul dalam APBD tahun 2017.
“Ya doakan ya Bang, saya juga minta dukungan dari rekan-rekan anggota Banggar lintas Fraksi, agar dapat mengawal dan memperjuangkan anggaran meubeler untuk SD dan SMP ini. Sekali lagi, Alhamdulilah untuk 20.900 orang tenaga honorer di dunia pendidikan sudah teranggarkan, efektif tahun 2017 nanti,” tutupnya.(tgm)
