PRAKTIK korupsi bisa subur di lingkungan legislatif karena lemahnya sistem pengawasan perumusan anggaran. Masalah ini harus segera diatasi, fungsi kuasa anggaran di ranah legislatif yang membuat rawan korupsi juga harus dikontrol.
Demikian dikatakan calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VI Ferry Batara Manurung, Jumat (25/1). Menurut dia, berdasarkan data sejak 2004 hingga September 2018, KPK telah menetapkan 911 tersangka korupsi yang mayoritas berasal dari anggota legislatif baik tingkat pusat maupun daerah.
“Jumlah kerugian negara dari kasus korupsi yang terungkap medio 2015-2018 mencapai angka Rp9,9 triliun. Jadi pengawasannya harus diperketat,” kata Ferry Batara Manurung
Untuk itu, Ferry Batara mengajak masyarakat mendukung terus langkah KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi pada dasarnya juga harus dilakukan dari hulu ke hilir. Namun tidak hanya pada pemberantasan saja, tapi juga membangun sistem pencegahannya.
Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok tersebut menambahkan, perumusan anggaran merupakan salah satu proses yang rawan korupsi. Karenanya jika sungguh-sungguh berkomitmen memberantas korupsi, membangun sarana administrasi yang terbuka menjadi agenda mendesak lembaga legislatif Indonesia.
“Ini merupakan agenda mendesak jika kita memang penuh kesungguhan bekerja demi rakyat. Karena itu saya bersama PSI berkomitmen membangun sistem anggaran yang terbuka sebagai langkah pencegahan korupsi di ranah legislatif,” tegas Caleg yang juga berprofesi sebagai pengusaha tersebut.(*/gar)
