CAMAT Pondokgede, Kota Bekasi, Mardanih Bin H Nusan (56) yang saat ini berstatus terdakwa dan tahanan kota bersama stafnya, Abdul Rochim bin Marjuki (54) bisa dilakukan penahanan jika tidak menghiraukan ketentuan tentang tahanan kota. Dia pergi menghadiri sebuah acara di Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur adalah sebuah pelanggaran.
Hal itu dikatakan Humas Pengadilan Negeri (PN) Bekasi Djuyamto kepada Koran Bekasi, Kamis (24/1). Menurut dia, jika benar terdakwa Mardanih pergi keluar kota, padahal dia sudah ditetapkan status tahanan kota, itu adalah sebuah pelanggaran berat. Tapi kenapa hal seperti itu bisa terjadi, katanya, menjadi kewenangan jaksa untuk menjawab. Alasannya, karena pengawasannya ada pada jaksa selaku eksekutor.
“Jika benar terdakwa keluar kota, itu adalah pelanggaran. Pengawasan untuk itu adalah jaksa selaku eksekutor. Kalau jaksa mengetahui dan melaporkan bahwa terdakwa pergi keluar kota, kami bisa mempertimbangkan untuk melakukan penahanan. Jadi, sebaiknya pertanyaan kenapa terdakwa status tahanan kota bisa keluar kota, ditanyakan saja langsung kepada jaksa yang bersangkutan,” kata Djuyamto yang juga merangkap jadi anggota majelis hakim dalam perkara Mardanih Cs, Kamis (24/1).
Dia mengatakan, status tahanan kota terdakwa Mardanih bisa berubah jika ada laporan secara resmi kepada majelis hakim, dan laporan itu bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan pergi keluar kota.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Harsini yang menyeret terdakwa ke meja hijau, memilih bungkam terkait perginya terdakwa Mardani keluar Kota Bekasi. Dia sepertinya ketakutan menjawab pertanyaan wartawan. ” Saya no comment. Pokoknya no comment,” kata Harsini di ruang kerjanya.
Dalam sidang yang berlangsung Kamis (24/1), JPU Isnaini didampingi Harsini dan Darsiah menghadirkan dua orang saksi, Yusuf Riza, Komisaris PT Putra Pertiwi Agung dan Rohadi selaku staf PPAT Kecamatan Pondokgede.
Dalam kesaksiannya, Yusuf mengaku membeli tanah seluas 923 meter dari Aryanto pada Februari 2017 dengan harga Rp1,3 miliar. Setelah membeli tanah itu, sekitar Mei 2017 dia membangun tembok. Tapi, tiba-tiba ada orang yang mengaku tanah itu miliknya. Kemudian, tembok yang sudah dibangun dirusak dan mengancam tukang. Mendapat ancaman itu, katanya, dia pun melaporkannya ke Polres Metro Bekasi Kota.
“Awalnya yang saya laporkan Jayadi Ginting, karena merusak tembok dan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga saat ini tidak tau kelanjutannya,” kata Yusuf kepada Majelis Hakim pimpinan Musa Arief Aini dengan hakim anggota Djuyamto dan Muhammad Ashar Majid.
Sementara saksi Rohadi mengaku hanya diminta tolong untuk membuat laporan polisi (LP) atas kehilangan AJB ke Polres. Setelah itu, kata dia, diserahkan ke terdakwa Rohim. Untuk pemeriksaan saksi berikutnya, majelis hakim menunda sidang hingga Senin (28/1).
Diberitakan sebelumnya, kedua terdakwa dijerat dengan kasus pemalsuan akte jual beli tanah. Keduanya dijerat dengan pasal 264 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidaer Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Tapi, hingga saat ini kedua terdakwa masih bebas kerkeliaran. Parahnya, walau statusnya sudah ditetapkan tahanan kota, tapi terdakwa Mardanih bisa bebas keluar Kota Bekasi menghadiri sebuah acara di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (19/1).
Beberapa pihak pun mengaku heran dan mempertanyakan status tahanan kota yang disandang terdakwa Mardanih. Pasalnya, jika seseorang sudah dinyatakan status tahanan kota seharusnya tidak bisa keluar kota. Tapi, hal itu sepertinya tidak berlaku bagi seorang Mardanih yang saat ini masih aktif menjabat camat Pondokgede. (gar)
0 
0
