Anim Imanuddin
KOBEK KOTA – Pro kontra terkait pelaksanaan penggusuran rumah warga Pekayo Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi mulai muncul. Ada yang menolak sekaligus minta ganti rugi bangunan, tapi ada pula yang mendukung tindakan Dinas Tata Kota (Distako) membongkar rumah warga dengan dalih percepatan pembangunan.
Sebelum aksi dukungan terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi itu berlangsung, ribuan warga korban gusuran mendatangi kantor Pemkot Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (14/11). Bahkan, kader PDI Perjuangan Kota Bekasi pun ikut serta dalam aksi tersebut.
Para pendemo secara damai meminta Pemkot Bekasi segera mengganti rugi bangunan mereka yang sudah dirobohkan dengan alat berat, serta direlokasi. Mereka juga menginginkan Walikota Bekasi Rahmad Efendi, memperlakukan warga seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Memang lahan yang kami tempati dan huni adalah milik Negara, kita juga siap tinggalkan. Tapi, kami meminta kepada Rahmad Efendi selaku Walikota Bekasi sebagai pengayom dan mau merelokasi. Kenapa kami diusir seperti binatang?” kata salah satu warga korban penggusuran, Bakri, Senin pekan lalu.
Menurutnya, akibat penggusuran yang dilakukan Pemkot, dia dan beberapa warga lainnya terpaksa harus tidur di emperan toko dan sebuah tempat pemakaman umum (TPU).
“Masa Pemkot tidak kasihan kepada kami. Kami tidur diemperan kuburan karena kami tidak punya uang untuk ngontrak rumah,” katanya.
Dalam waktu yang bersamaan warga bergabung dengan mahasiswa kembali melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur, setelah sebelumnya aksi tersebut berlangsung kondusif di kantor Pemerintah Kota Bekasi.
Salah satu warga, Sonah, yang mengaku mantan Pegawai Perum Jasa Tirta (PJT) II mengatakan, PJT II tidak pernah menghibahkan tanahnya untuk Pemkot Bekasi.
“Saya pensiunan PJT II, dan saya tegaskan PJT II tidak pernah menghibahkan tanahanya untuk Pemkot Bekasi,” katanya di hadapan ratusan warga.
Dia juga berpendapat kebijakan Pemkot Bekasi dalam hal ini sangat tidak manusiawi. Karena , dia melihat penggusuran di Kota Bekasi tak sebanding dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Anehnya, esok harinya masa tandingan yang diduga dimotori Walikota Bekasi Rahmad Efendi, menggeruduk DPRD Kota Bekasi. Masa yang mengatasnamakan Komite Pemuda Patriot Peduli Pembangunan menuntut agar DPRD membatalkan rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) penggusuran rumah warga Pekayon Jaya.
Jamalulail yang mengaku koordinator aksi mengatakan, aksi digelar sebagai bentuk dukungan moril terhadap Pemkot Bekasi dalam melaksanakan percepatan pembangunan. Menurutnya, pro kontra dalam pembangunan, merupakan hal yang wajar.
“Namun bila hal tersebut ditunggangi kepentingan politik menjadi ironis. Jadi tidak wajar bila ada politisasi pembangunan dengan menggerakan massa untuk menolak proses penataan pembangunan,” kata Jamalulail di sela aksi.
Lebih lanjut dia menjelaskan, kebijakan walikota dianggap sebagai bentuk penyelamatan aset negara, dan penataan Kota Bekasi guna kepentingan masyarakat luas.
“Dan yang perlu diketahui proses penggusuran itu melalui prosedur, yakni surat peringatan satu sampai ketiga,” katanya.
Padahal, kebijakan tersebut juga sesuai dasar hukum yang kuat. Apalagi, dalam pelaksanaan penertiban sebelumnya dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak PJT II melalui bukti surat yang ditandatangani.
Sementara itu,Ketua Fraksi PDI P Kota Bekasi Anim Imanuddin menegaskan jika Lintas Partai diluar dari PKS dan Golkar tetap berkomitmen membela warga yang tertindas, salah satunya korban penggusuran yang tidak diberikan solusi oleh Pemkot Bekasi.
”Tetap membela, dan mendorong penggusuran ini dipansuskan,” tegasnya.
Disinggung adanya sejumlah pengurus Golkar yang ikut dalam aksi, Anim tidak ingin ikut campur mengenai persoalan itu.
“Bagaimana menurut kalian, bisa melihat sendirikan aksi mana yang benar dan mana yang ditunggangi ” cetusnya. (tgm)
